RAMADHANTI, NAILAH SHAFA and Azhar, Muhamad and Suhartoyo, Suhartoyo (2026) PERLINDUNGAN HAK TENAGA KERJA INFLUENCER SEBAGAI PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU YANG BEKERJA BERDASARKAN SATUAN WAKTU DALAM SISTEM HUKUM KETENAGAKERJAAN. _035 HAN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text nailah shafa-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (537kB)
	Text nailah shafa-abstrak.pdf Download (242kB)
	Text nailah shafa-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (426kB)
	Text nailah shafa-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (377kB)
	Text nailah shafa-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (488kB)
	Text nailah shafa-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (242kB)
	Text nailah shafa-dapus.pdf Download (225kB)
	Text nailah shafa-lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Perkembangan ekonomi digital telah melahirkan profesi influencer yang bekerja berdasarkan kontrak jangka pendek berbasis satuan waktu, namun kedudukan hukumnya dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia masih berada dalam area abu-abu. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 belum mengatur secara eksplisit kedudukan influencer dalam skema Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) berbasis satuan waktu. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan perlindungan hak tenaga kerja influencer sebagai pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang bekerja berdasarkan satuan waktu dalam sistem hukum ketenagakerjaan, praktik pemberian perlindungan hak tenaga
kerja influencer, serta cara bagi influencer untuk mendapatkan perlindungan hak sebagai pekerja dengan PKWT yang bekerja berdasarkan satuan waktu.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan data sekunder berupa perundang-undangan dan pendekatan konseptual sebagai pendekatan utama. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah dan literatur hukum, serta bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif dan dilengkapi data empiris berupa wawancara dengan Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Semarang guna memperkuat analisis normatif dengan kondisi di lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia belum mengatur secara eksplisit kedudukan influencer sebagai subjek hubungan kerja dalam skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berbasis satuan waktu. Meskipun demikian, influencer berpotensi dikualifikasikan sebagai
pekerja PKWT apabila terpenuhi unsur pekerjaan, upah, dan perintah secara kumulatif. Praktik perlindungan hak tenaga kerja influencer juga belum memadai karena hubungan kerja umumnya dikonstruksikan sebagai perikatan perdata melalui MOU atau TOR, sehingga hak normatif seperti kompensasi akhir kontrak dan jaminan sosial tidak terpenuhi. Kondisi ini diperparah oleh ketimpangan posisi tawar, sulitnya pembuktian hubungan kerja, dan rendahnya kesadaran hukum influencer. Oleh karena itu, perlindungan hak tenaga kerja influencer memerlukan pendekatan regulatif, administratif, dan institusional yang terintegrasi. Kementerian Ketenagakerjaan perlu menerbitkan pedoman teknis mengenai penerapan ketentuan PKWT terhadap pola kerja influencer, termasuk pengakuan kontrak elektronik dan bukti digital dalam pencatatan serta pengawasan ketenagakerjaan. Selain itu,
pemberi kerja yang mempekerjakan influencer dalam pola yang memenuhi unsur hubungan kerja harus menyusun kontrak sesuai ketentuan PKWT dan tidak menggunakan kontrak perdata untuk menghindari kewajiban ketenagakerjaan.
Kata Kunci: Influencer, Perlindungan Kerja, Perjanjian Kerja Waktu.

Actions (login required)

View Item