GHOLI, FATHAM MUBINA IKSIR and Pujiyono, Pujiyono and Sutanti, Rahmi Dwi (2026) INVENTARISASI TINDAK PIDANA ADAT BERDASARKAN PASAL 2 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL (STUDI HUKUM PIDANA ADAT DAYAK MERATUS DI KALIMANTAN SELATAN). _010 PDN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Fatham Mubina Iksir Gholi-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (967kB)
	Text Fatham Mubina Iksir Gholi-abstrak.pdf Download (237kB)
	Text Fatham Mubina Iksir Gholi-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (433kB)
	Text Fatham Mubina Iksir Gholi-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (448kB)
	Text Fatham Mubina Iksir Gholi-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Fatham Mubina Iksir Gholi-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (137kB)
	Text Fatham Mubina Iksir Gholi-dapus.pdf Download (229kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengakuan
masyarakat adat Dayak Meratus terhadap keberlakuan hukum pidana adat serta menginventarisasi norma-norma pidana adat yang masih hidup sebagai living law berdasarkan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Kehadiran konsep legalitas materiil dalam KUHP Nasional membuka ruang pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga diperlukan kajian empiris untuk mengidentifikasi keberlakuannya secara nyata.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan kuesioner kepada tokoh adat serta masyarakat Dayak Meratus di wilayah Loksado, Batang Alai Timur, dan Halong, kemudian dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana adat Dayak
Meratus masih diakui dan dipraktikkan secara efektif sebagai sistem
pengendalian sosial yang berorientasi pada pemulihan keseimbangan kosmis dan harmoni sosial. Norma-norma pidana adat yang teridentifikasi secara empiris dan normatif memenuhi kriteria tindak pidana adat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2025 serta sejalan dengan pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam Pasal 2 KUHP Nasional. Dengan demikian, hukum pidana adat Dayak Meratus memiliki legitimasi sosial yang kuat dan relevan sebagai
bagian dari sistem hukum nasional.
Kata kunci: hukum pidana adat, Dayak Meratus, living law, pluralisme hukum, KUHP Nasional.

Actions (login required)

View Item