YULIANTO, MUHAMMAD HAFIZH and Susanto, Sri Nur Hari and Juliani, Henny (2026) TINDAKAN HUKUM (RECHTSHANDELING) BERUPA PEMBATASAN KEPERDATAAN DAN/ ATAU PELAYANAN PUBLIK DALAM PENGURUSAN PIUTANG NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 40 P/HUM/2023). _034 HAN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Muhammad Hafizh Yulianto-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (545kB)
	Text Muhammad Hafizh Yulianto-abstrak.pdf Download (208kB)
	Text Muhammad Hafizh Yulianto-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (381kB)
	Text Muhammad Hafizh Yulianto-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (391kB)
	Text Muhammad Hafizh Yulianto-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (439kB)
	Text Muhammad Hafizh Yulianto-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (202kB)
	Text Muhammad Hafizh Yulianto-dapus.pdf Download (244kB)

Abstract

Penelitian ini membahas tindakan hukum (rechtshandeling) berupa
pembatasan hak keperdataan dan/atau layanan publik dalam pengurusan piutang negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Pengaturan mengenai tindakan tersebut terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara yang bertujuan meningkatkan efektivitas penagihan
piutang negara yang bernilai besar. Penelitian ini secara khusus mengkaji Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 40 P/HUM/2023 yang berkaitan dengan pengujian ketentuan pembatasan hak keperdataan dalam pengurusan piutang negara. Penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 40 P/HUM/2023 terkait penerapan pembatasan hak keperdataan sebagai instrumen pengurusan piutang negara oleh PUPN, serta untuk mengetahui dampak dan kendala hukum dari penerapannya terhadap efektivitas pengurusan piutang negara.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan, serta didukung dengan data empiris yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Panitia Urusan Piutang Negara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memahami hubungan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik pelaksanaan pengurusan piutang negara di lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menilai pembatasan hak keperdataan dan/atau layanan publik sebagai bagian dari kewenangan administratif pemerintah dalam pengurusan piutang negara. Tindakan tersebut dinyatakan sah
sepanjang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Selain itu, penerapan pembatasan hak keperdataan dinilai dapat memberikan dampak positif berupa
peningkatan efektivitas penagihan piutang negara dan memberikan tekanan administratif kepada debitur agar memenuhi kewajibannya kepada negara. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala hukum, antara lain potensi benturan dengan perlindungan hak-hak keperdataan warga negara, perbedaan
penafsiran antar instansi terkait dalam pelaksanaan pembatasan layanan publik, serta perlunya pengawasan yang ketat agar penerapan kebijakan tersebut tetap memperhatikan asas proporsionalitas, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap
hak warga negara sehingga tidak menimbulkan tindakan pemerintahan yang bersifat sewenang-wenang.
Kata Kunci: rechtshandeling, pembatasan keperdataan, layanan publik, piutang negara, PUPN.

Actions (login required)

View Item