SITANGGANG, WENNY ELISABET and Rochaeti, Nur and Prasetyo, Mujiono Hafidh (2026) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENGAMBILAN GAMBAR DENGAN TANGKAPAN LAYAR YANG BERMUATAN SEKSUAL DALAM KASUS BODY CHECKING FINALIS MISS UNIVERSE (Studi Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Pst.). _009 PDN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Wenny Elisabet Sitanggang-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (583kB)
	Text Wenny Elisabet Sitanggang-abstrak.pdf Download (300kB)
	Text Wenny Elisabet Sitanggang-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (415kB)
	Text Wenny Elisabet Sitanggang-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (646kB)
	Text Wenny Elisabet Sitanggang-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (623kB)
	Text Wenny Elisabet Sitanggang-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (333kB)
	Text Wenny Elisabet Sitanggang-dapus.pdf Download (214kB)

Abstract

Kekerasan seksual di Indonesia terus mengalami peningkatan signifikan, dengan data Komnas Perempuan tahun 2024 mencatat 330.097 kasus kekerasan berbasis gender, dimana kekerasan seksual menjadi bentuk yang paling banyak dilaporkan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan formulasi tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia dan pertanggungjawaban pidana pelaku pengambilan gambar bermuatan seksual melalui tangkapan layar dalam kasus body checking finalis Miss Universe Indonesia 2023. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (doktrinal) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yakni mengkaji Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN. Jkt. Pst.
Data diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan kajian ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif-normatif.
Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, kebijakan formulasi pengaturan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia bertumpu pada keterpaduan jalur penal dan nonpenal, yang diperkuat perspektif feminist legal theory dan diwujudkan melalui UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kedua, terpidana Andaria Sarah Dewia terbukti
secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf a jo Pasal 15 ayat (1) huruf e UU TPKS karena mengambil 17 foto bermuatan seksual dari empat finalis tanpa izin menggunakan ponsel pribadinya. Seluruh unsur pertanggungjawaban pidana terpenuhi, meliputi kemampuan bertanggung jawab, adanya kesengajaan, dan tidak terdapat alasan penghapus kesalahan karena dalih perintah jabatan dari CEO tidak dapat diterima sebagai alasan pemaaf sehingga terpidana dijatuhi pidana penjara 1 tahun 4 bulan, denda Rp100.000.000, dan restitusi sebesar Rp738.877.500.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik, Tangkapan Layar, body checking, UU TPKS.

Actions (login required)

View Item