GADING, GALUH HANINDIA and Pujiyono, Pujiyono and Sutanti, Rahmi Dwi (2026) PRAKTIK PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI BERBASIS KEPENTINGAN PELAKU DAN KORBAN. _008 PDN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Galuh Hanindia Gading-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (627kB)
	Text Galuh Hanindia Gading-abstrak.pdf Download (265kB)
	Text Galuh Hanindia Gading-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (373kB)
	Text Galuh Hanindia Gading-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (401kB)
	Text Galuh Hanindia Gading-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (671kB)
	Text Galuh Hanindia Gading-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (276kB)
	Text Galuh Hanindia Gading-dapus.pdf Download (246kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan restorative justice sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta mengkaji praktik pelaksanaan restorative justice berbasis kepentingan pelaku dan korban di Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri periode tahun 2023–2025. Metode penelitian yang digunakan
adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara serta analisis dokumen perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pengaturan restorative
justice masih bersifat sektoral dan tersebar dalam berbagai regulasi, yaitu Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Setelah berlakunya undang-undang tersebut, restorative justice dikodifikasikan sebagai norma hukum acara
pidana sehingga memberikan kepastian hukum dan keseragaman mekanisme penerapan. Praktik restorative justice di Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri telah berjalan sesuai Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dengan terpenuhinya syarat formil dan materiil, serta terlaksananya mediasi yang menghasilkan kesepakatan damai baik bersyarat maupun tanpa syarat. Pelaksanaan tersebut dinilai mampu mengakomodasi kepentingan pelaku dan korban melalui pendekatan pemulihan yang berkeadilan. Namun, masih diperlukan harmonisasi lebih lanjut
melalui pembentukan peraturan pelaksana yang terintegrasi serta penyesuaian mekanisme pelaksanaan restorative justice sesuai ketentuan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Kata Kunci: Restorative Justice, Penghentian Penuntutan, Kepentingan Pelaku dan Korban.

Actions (login required)

View Item