JASMINE, VALENCIA AGATHA and Asy'ari, Hasyim and Diamantina, Amalia (2026) PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PENGAWASAN OLEH BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGAWASI INTEGRITAS HAKIM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN. _036 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text VALENCIA AGATHA JASMINE_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text VALENCIA AGATHA JASMINE_ABSTRAK.pdf Download (138kB)
	Text VALENCIA AGATHA JASMINE_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (339kB)
	Text VALENCIA AGATHA JASMINE_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (290kB)
	Text VALENCIA AGATHA JASMINE_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (738kB)
	Text VALENCIA AGATHA JASMINE_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (143kB)
	Text VALENCIA AGATHA JASMINE_DAFPUS.pdf Download (163kB)
	Text VALENCIA AGATHA JASMINE_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi terhadap pengawasan integritas profesi hakim sebagai pilar utama menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Dalam praktiknya, masih terjadi pelanggaran kode etik dan perilaku hakim yang mengakibatkan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.
Penelitian ini menitikberatkan bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan internal menjaga integritas profesi hakim menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, serta didukung oleh data empiris terbatas melalui wawancara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, Mahkamah Agung memiliki otoritas pengawasan tertinggi yang kemudian dijalankan oleh lembaga khusus yaitu Badan Pengawasan. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung menjadi pengawasan yang krusial. keberadaan pengawasan internal oleh Bawas MA menjadi instrumen krusial untuk menciptakan checks and balances yang akuntabel tanpa mencederai independensi hakim dalam memutus perkara. Bawas MA mengimplementasikan pengawasan dalam bentuk pengawasan langsung melalui pemeriksaan lapangan serta pengawasan tidak langsung berbasis pengelolaan laporan dokumen atau pengaduan. Pengawasan dilakukan untuk menjaga harkat dan martabat profesi hakim sebagai gerbang terakhir pemberi keadilan.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan sistem pengawasan internal diperlukan, demi mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan berwibawa, diperlukan penguatan berkelanjutan pada sistem pengawasan internal Bawas MA. Upaya ini wajib ditempuh melalui optimalisasi transparansi penanganan pengaduan masyarakat, penguatan program digital seperti profiling integritas hakim yang proaktif, serta peningkatan sinergi koordinasi formal yang lebih akuntabel dengan Komisi Yudisial baik melalui koordinasi yang baik dengan lembaga pengawasan eksternal seperti Komisi Yudisial.
Kata Kunci: Pengawasan Internal, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Integritas Hakim.

Actions (login required)

View Item