Search for collections on Undip Repository

KEABSAHAN PERJANJIAN PELEPASAN HAK ULAYAT ATAS TANAH DI PAPUA. _076 PDT 2026

WOWOR, REBEKAH GLORIA and Aminah, Aminah and Setyowati, Ro’fah (2026) KEABSAHAN PERJANJIAN PELEPASAN HAK ULAYAT ATAS TANAH DI PAPUA. _076 PDT 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

[thumbnail of Rebekah Gloria Wowor-cover.pdf] Text
Rebekah Gloria Wowor-cover.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)
[thumbnail of Rebekah Gloria Wowor-abstrak.pdf] Text
Rebekah Gloria Wowor-abstrak.pdf

Download (89kB)
[thumbnail of Rebekah Gloria Wowor-bab 1.pdf] Text
Rebekah Gloria Wowor-bab 1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (231kB)
[thumbnail of Rebekah Gloria Wowor-bab 3.pdf] Text
Rebekah Gloria Wowor-bab 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (405kB)
[thumbnail of Rebekah Gloria Wowor-bab 4.pdf] Text
Rebekah Gloria Wowor-bab 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (102kB)
[thumbnail of Rebekah Gloria Wowor-dapus.pdf] Text
Rebekah Gloria Wowor-dapus.pdf

Download (137kB)
[thumbnail of Rebekah Gloria Wowor-lampiran.pdf] Text
Rebekah Gloria Wowor-lampiran.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (4MB)
[thumbnail of Rebekah Gloria Wowor-bab 2.pdf] Text
Rebekah Gloria Wowor-bab 2.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (234kB)

Abstract

Keabsahan perjanjian pelepasan hak ulayat di Papua merupakan persoalan hukum yang mempertemukan ketentuan hukum perdata dan hukum adat dalam pengalihan tanah komunal masyarakat hukum adat. Kajian ini menelaah pemenuhan syarat sah perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan substantif. Secara normatif, perjanjian pelepasan hak ulayat pada umumnya telah
memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal sehingga sah dan mengikat para pihak, dengan kesepakatan diperoleh melalui musyawarah adat dan dituangkan dalam surat pelepasan hak. Namun demikian, dalam praktiknya proses pelepasan belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan posisi tawar, partisipasi kolektif yang optimal, dan kompensasi
yang proporsional terhadap nilai sosial dan budaya tanah adat. Oleh karena itu, meskipun sah secara hukum perdata, pelepasan hak ulayat di Papua masih memerlukan penguatan agar sejalan dengan prinsip keadilan substantif bagi masyarakat hukum adat.
Kata Kunci: Keabsahan Perjanjian, Hak Ulayat, Pasal 1320 KUHPerdata, Keadilan Substantif, Masyarakat Hukum Adat, Papua.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Keabsahan Perjanjian, Hak Ulayat, Pasal 1320 KUHPerdata, Keadilan Substantif, Masyarakat Hukum Adat, Papua
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Perpus FH
Date Deposited: 08 Jun 2026 07:45
Last Modified: 08 Jun 2026 07:45
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/52004

Actions (login required)

View Item View Item