PUTRI, OKTARINI DWI and Samekto, F.X. Adji and Trihastuti, Nanik (2026) IMPLEMENTASI PUNITIVE DAMAGES SEBAGAI INSTRUMEN PENGUATAN SANKSI KORPORASI DALAM KASUS KEBAKARAN HUTAN DI INDONESA. _012 HI 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text OKTARINI DWI PUTRI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (746kB)
	Text OKTARINI DWI PUTRI_ABSTRAK.pdf Download (275kB)
	Text OKTARINI DWI PUTRI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (344kB)
	Text OKTARINI DWI PUTRI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (433kB)
	Text OKTARINI DWI PUTRI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (424kB)
	Text OKTARINI DWI PUTRI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (268kB)
	Text OKTARINI DWI PUTRI_DAFPUS.pdf Download (261kB)

Abstract

Selama ini penanggulangan kebakaran hutan yang disebabkan aktivitas korporasi yang melaksanakan kegiatannya tanpa memperhatikan aspek lingkungan oleh pemerintah berdasarkan sanksi hukum lingkungan belum efektif dikarenakan tidak menimbulkan efek jera terhadap korporasi dan isu lingkungan terkait dengan kebakaran hutan akan terus terjadi. Hal ini melatarbelakangi kebutuhan Indonesia terhadap sanksi tambahan yang memberikan efek jera terhadap korporasi tersebut. Penelitian ini menganalisis dampak pengaturan sanksi hukum lingkungan terhadap korporasi dalam kasus kebakaran hutan di Indonesia dan implementasi punitive damages sebagai instrumen penguatan sanksi terhadap korporasi dalam kasus kebakaran hutan di Indonesia yang menunjukkan hasil bahwa kasus kebakaran hutan di Indonesia yang disebabkan korporasi terbukti mengalami peningkatan dengan data korporasi yang melakukan pengulangan pembakaran hutan di wilayah konsesinya yang menunjukkan bahwa sanksi yang ada salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak menimbulkan efek jera. Punitive damages hadir sebagai sanksi tambahan yang dapat dimasukkan ke dalam hukum Indonesia dalam kasus kebakaran hutan dengan dampak masif, adanya unsur kesengajaan, ada keuntungan yang didapatkan, dan terjadi secara berulang. Implementasinya melalui tahapan legal recognition, normative justification, legal adaptation dan consolidation dalam bentuk putusan pengadilan oleh hakim, pembentukan PERMA, dan penambahan pasal dalam UU Lingkungan Indonesia seperti UU PPLH.
Kata Kunci: Implementasi Punitive Damages, Sanksi, Korporasi, Kebakaran Hutan

Actions (login required)

View Item