HARAHAP, SYARKIAH RISKIL HASANAH and Yunanto, Yunanto and Muhyidin, Muhyidin (2026) ANALISIS PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA PASCA MENINGGALNYA SUAMI DAN TANGGUNG JAWAB KUA DALAM VERIFIKASI DATA PERNIKAHAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Sukabumi No.420/Pdt.G/2024/PA.Smi). _075 PDT 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Syarkiah Riskil Hasanah Harahap-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (585kB)
	Text Syarkiah Riskil Hasanah Harahap-abstrak.pdf Download (231kB)
	Text Syarkiah Riskil Hasanah Harahap-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (291kB)
	Text Syarkiah Riskil Hasanah Harahap-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (350kB)
	Text Syarkiah Riskil Hasanah Harahap-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (344kB)
	Text Syarkiah Riskil Hasanah Harahap-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (241kB)
	Text Syarkiah Riskil Hasanah Harahap-dapus.pdf Download (257kB)
	Text Syarkiah Riskil Hasanah Harahap-lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Smi yang telah diputus pada 6 Agustus 2024 mengenai pembatalan perkawinan poligami yang diajukan oleh istri pertama terhadap perkawinan kedua almarhum suaminya yang tercatat di KUA Kecamatan Warudoyong berdasarkan Akta Nikah Nomor 0224/001/2017. Permohonan diajukan pada 13 Juni 2024, setelah suami meninggal pada 29 Mei 2023. Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis norma hukum pembatalan perkawinan poligami tanpa izin istri pertama serta pertanggungjawaban KUA dalam verifikasi data perkawinan calon pengantin pada perkawinan poligami.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan kasus (case approach). Data yang digunakan dalam penelitian ini kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan dan mengkaji permasalahan yang diteliti.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan poligami tanpa izin istri pertama dan tanpa izin pengadilan memang tidak memenuhi syarat hukum. Karena diajukan setelah suami meninggal, maka seharusnya permohonan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2019. Dengan demikian, putusan hakim yang mengabulkan permohonan menimbulkan permasalahan. Di sisi lain, KUA Warudoyong terbukti belum optimal dalam memverifikasi data calon pengantin, khususnya dokumen pembuktian status perkawinan. Hal ini membuka celah terjadinya penyimpangan administratif yang
berimplikasi pada pertanggungjawabannya perdata, kepegawaian, maupun pidana.
Kata kunci: Pembatalan Perkawinan, Poligami Tanpa Izin, Kematian suami, Kantor Urusan Agama, Verifikasi Perkawinan, SEMA Nomor 2 Tahun 2019.

Actions (login required)

View Item