NUGROHO, MUHAMMAD FUAD and Santoso, Budi and Sutrisno, Putri Ayu (2026) AKIBAT HUKUM TERHADAP PELANGGARAN NON DISCLOSURE AGREEMENT (NDA) OLEH ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER (OEM) TIONGKOK DALAM KONTRAK PRODUKSI BARANG MEREK GLOBAL: STUDI KOMPARATIF REGULASI INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT. _066 DG 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MUHAMMAD FUAD NUGROHO_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text MUHAMMAD FUAD NUGROHO_ABSTRAK.pdf Download (122kB)
	Text MUHAMMAD FUAD NUGROHO_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (283kB)
	Text MUHAMMAD FUAD NUGROHO_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (332kB)
	Text MUHAMMAD FUAD NUGROHO_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (338kB)
	Text MUHAMMAD FUAD NUGROHO_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (130kB)
	Text MUHAMMAD FUAD NUGROHO_DAFPUS.pdf Download (123kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum dan akibat hukum terhadap pelanggaran Non Disclosure Agreement (NDA) oleh Original Equipment Manufacturer (OEM) Tiongkok dalam kontrak produksi barang merek global berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang di Indonesia dan Defend Trade Secrets Act (DTSA) 2016 di Amerika Serikat. Permasalahan muncul ketika OEM yang memperoleh akses terhadap informasi strategis, seperti struktur harga, spesifikasi teknis, dan data bisnis lainnya, melakukan pengungkapan tanpa izin sehingga menimbulkan kerugian ekonomi dan reputasi bagi pemilik merek. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan komparatif, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran NDA dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi kontraktual sekaligus pelanggaran rahasia dagang yang menimbulkan konsekuensi hukum berupa gugatan ganti rugi, penghentian perbuatan (injunctive relief), serta kemungkinan sanksi pidana. Perbandingan kedua sistem hukum menunjukkan bahwa DTSA memberikan perlindungan yang lebih komprehensif melalui yurisdiksi federal dan mekanisme pemulihan yang lebih luas, sedangkan Indonesia bertumpu pada UU Rahasia Dagang dan kekuatan klausula kontraktual dalam NDA. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perumusan klausula NDA dan strategi penegakan hukum lintas negara guna menjamin kepastian dan efektivitas perlindungan rahasia dagang dalam praktik bisnis internasional.
Kata Kunci: Non Disclosure Agreement (NDA), Rahasia Dagang, Studi Komparatif Hukum

Actions (login required)

View Item