ALFAFA, ZAHIRA JANNATIN and Utama, Kartika Widya and Putrijanti, Aju (2026) EKSEKUSI UPAYA PAKSA PADA PEJABAT YANG TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN PTUN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP. _030 Acara 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ZAHIRA JANNATIN ALFAFA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (579kB)
	Text ZAHIRA JANNATIN ALFAFA_ABSTRAK.pdf Download (121kB)
	Text ZAHIRA JANNATIN ALFAFA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (268kB)
	Text ZAHIRA JANNATIN ALFAFA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (268kB)
	Text ZAHIRA JANNATIN ALFAFA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (286kB)
	Text ZAHIRA JANNATIN ALFAFA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (219kB)
	Text ZAHIRA JANNATIN ALFAFA_DAFPUS.pdf Download (186kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan upaya paksa terhadap pejabat yang tidak melaksanakan putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah berkekuatan hukum tetap serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif normatif berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan upaya paksa secara normatif telah diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 melalui instrumen dwangsom, sanksi administratif, dan mekanisme pengawasan, serta diperkuat dengan Petunjuk Pelaksanaan Nomor 01/KM.TUN/HK2.7/Juklak/VII/2024. Pengaturan tersebut belum efektif dalam praktik karena tidak didukung oleh aturan teknis yang operasional, khususnya terkait mekanisme pelaksanaan dwangsom dan penjatuhan sanksi administratif, serta tidak adanya lembaga eksekutorial khusus dalam sistem PTUN. Faktor penghambat pelaksanaan upaya paksa meliputi aspek normatif berupa kekosongan regulasi teknis, aspek struktural berupa ketiadaan mekanisme pemaksaan yang efektif, dan aspek sosiologis berupa rendahnya kepatuhan pejabat terhadap putusan pengadilan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap belum memiliki daya paksa yang efektif, sehingga belum mampu mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi teknis, pembentukan mekanisme eksekutorial yang efektif, serta peningkatan kepatuhan pejabat sebagai bagian dari implementasi prinsip negara hukum.
Kata Kunci: Peradilan Tata Usaha Negara, Eksekusi Putusan, Kepastian Hukum.

Actions (login required)

View Item