NARENDRA, CHRISTOPHER RANGGA RADYA PUTRA and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya and Pinilih, Sekar Anggun Gading (2026) WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMPERKUAT KONSEP GREEN CONSTITUTION DI INDONESIA MELALUI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG. _035 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Christopher Rangga Radya Putra Narendra-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Christopher Rangga Radya Putra Narendra-abstrak.pdf Download (246kB)
	Text Christopher Rangga Radya Putra Narendra-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (375kB)
	Text Christopher Rangga Radya Putra Narendra-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (356kB)
	Text Christopher Rangga Radya Putra Narendra-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (490kB)
	Text Christopher Rangga Radya Putra Narendra-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (278kB)
	Text Christopher Rangga Radya Putra Narendra-dapus.pdf Download (265kB)

Abstract

Sebagai negara kesejahteraan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan ditempatkan sebagai isu yang cukup diperhatikan dalam pelaksanaan perwujudan kesejahteraan bagi warga negara oleh Indonesia. Pembangunan nasional secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan menjadi sarana mewujudkan kesejahteraan. Konsep atau paham green constitution menjadi respons terhadap semakin meningkatnya kerusakan lingkungan serta regulasi yang cenderung eksploitatif, tidak berpihak pada lingkungan, dan tidak selaras dengan konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang menguji undang-undang, memiliki andil dalam mengatasi permasalahan tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguatkan konsep green constitution di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktinal dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan, adapun deskriptif analitis menjadi spesifikasi penelitian yang digunakan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang pengumpulannya dilakukan melalui metode studi kepustkaan. Bersumber dari data tersebut, selanjutnya dilakukan analisis menggunakan metode analisis kualitatif.
Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa, penormaan muatan lingkungan hidup ke dalam Konstitusi Indonesia telah tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang kemudian sebagai dasar dikategorikannya UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi hijau atau green constitution. Kendati demikian, apabila dibandingkan dengan Konstitusi Portugal 1976, Konstitusi Perancis 2006, serta Konstitusi Ekuador 2008, nuansa hijau dan
muatan perlindungan lingkungan dalam UUD NRI Tahun 1945 belum terlalu kuat. Guna memperkuat pemaknaan, penerapan, dan pelaksanaan konsep green constitution dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam hal pengujian undang-undang. Melalui sebelas Putusan Mahkamah Konstitusi terkait lingkungan, telah tercermin penerapan konsep green constitution yang diselaraskan sesuai dengan perkara yang dimohonkan. Dalam Putusan-Putusan tersebut, termuat perlindungan dan pengakuan terhadap hak atas lingkungan yang baik dan sehat, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan,
serta wawasan lingkungan. Terakhir, akibat hukum yang timbul dari Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu penerapan konsep green constitution juga diperkuat ke arah green regulation melalui tindak lanjut dari DPR bersama Pemerintah. Tindak lanjut terhadap putusan tersebut tidak hanya dilakukan melalui undang-undang,
tetapi terdapat juga yang dilakukan melalui peraturan pelaksana undang-undang.
Kata Kunci: Green Constitution, Putusan Mahkamah Konstitusi,
Pengujian Undang-Undang

Actions (login required)

View Item