RISANDHI, SHAULA ZAHIRA IZZA and Irawati, Irawati and Sutrisno, Putri Ayu (2026) ANALISIS YURIDIS KELALAIAN KAPAL TERHADAP JASA PENGELOLA DAN PEMANDU KAPAL PELABUHAN SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Studi Putusan MA No.295/K/Pdt/2024). _071 DG 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text SHAULA ZAHIRA-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (609kB)
	Text SHAULA ZAHIRA-abstrak.pdf Download (122kB)
	Text SHAULA ZAHIRA-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (268kB)
	Text SHAULA ZAHIRA-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (336kB)
	Text SHAULA ZAHIRA-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (380kB)
	Text SHAULA ZAHIRA-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (159kB)
	Text SHAULA ZAHIRA-dapus.pdf Download (189kB)

Abstract

Perselisihan antara PT. Aquila Transindo Utama dan PT. Sparta Putra Adhyaksa berawal dari tidak dipenuhinya kewajiban untuk menggunakan dan membayar jasa pandu serta tunda kapal di Perairan Wajib Pandu Kelas III Batang, yang kemudian menimbulkan kerugian bagi PT. Aquila Transindo Utama. Permasalahan ini
berkaitan dengan konstruksi perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Penelitian ini bertujuan menelaah pengaturan hukum mengenai tindakan PT. Sparta Putra Adhyaksa dalam kegiatan jasa kepelabuhanan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum,
sekaligus mengkaji langkah hukum yang dapat ditempuh PT. Aquila Transindo Utama sebagai pihak yang dirugikan. Penelitian menggunakan metode hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kajian dilakukan terhadap regulasi pelayaran, doktrin hukum perdata mengenai perbuatan
melawan hukum, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 295/K/Pdt/2024 sebagai objek utama penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan tidak menggunakan dan tidak membayar jasa pemanduan serta penundaan kapal di perairan wajib pandu memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yakni
adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Atas dasar itu, PT. Aquila Transindo Utama berhak menuntut ganti rugi sebagai bentuk perlindungan hukum represif untuk memulihkan kerugian yang timbul sekaligus menjamin kepastian hukum dalam
penyelenggaraan jasa kepelabuhanan.
Kata kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Ganti Rugi, Perlindungan Hukum, Jasa Pandu dan Tunda, Kepastian Hukum.

Actions (login required)

View Item