MARPAUNG, CLARA CHRISTINA and Yunanto, Yunanto and Aminah, Aminah (2026) KEABSAHAN DAN AKIBAT HUKUM PERKAWINAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) DENGAN PENGUNGSI ASING YANG BERSTATUS APATRIDE BERDASARKAN HUKUM NASIONAL DAN KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG STATELESS PERSON. _070 PDT 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text CLARA CHRISTINA MARPAUNG_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (705kB)
	Text CLARA CHRISTINA MARPAUNG_ABSTRAK.pdf Download (177kB)
	Text CLARA CHRISTINA MARPAUNG_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (271kB)
	Text CLARA CHRISTINA MARPAUNG_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (321kB)
	Text CLARA CHRISTINA MARPAUNG_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (464kB)
	Text CLARA CHRISTINA MARPAUNG_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (221kB)
	Text CLARA CHRISTINA MARPAUNG_DAFPUS.pdf Download (218kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji keabsahan dan akibat hukum perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan pengungsi asing berstatus apatride (tanpa kewarganegaraan). Masalah utama yang diangkat adalah keabsahan perkawinan tersebut dalam sistem hukum nasional serta dampaknya terhadap status kewarganegaraan dan hak perdata anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan tersebut tidak diakui secara hukum negara karena tidak memenuhi syarat administratif pencatatan dan tidak dapat dikategorikan sebagai perkawinan campuran menurut Pasal 57 UU Perkawinan akibat ketiadaan kewarganegaraan yang sah dari pihak pengungsi. Akibatnya, perkawinan tersebut hanya dianggap sah secara agama. Akibat hukum bagi anak yang dilahirkan adalah anak tersebut berstatus anak luar kawin. Namun, berdasarkan asas ius sanguinis dalam UU Kewarganegaraan, anak tersebut tetap berhak atas kewarganegaraan Indonesia mengikuti orang tuanya yang WNI untuk mencegah kondisi tanpa kewarganegaraan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 juga memberikan perlindungan hukum bagi anak luar kawin melalui pengakuan hubungan perdata dengan ayah biologis berdasarkan pembuktian ilmiah. Hubungan tersebut tidak hanya mencakup pengakuan keperdataan, tetapi juga menimbulkan hak alimentasi berupa hak anak untuk memperoleh nafkah, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan dari ayah biologisnya, meskipun status pernikahan tidak tercatat. Penelitian ini menyimpulkan adanya kekosongan hukum bagi subjek apatride dalam regulasi perkawinan di Indonesia.
Kata Kunci: Perkawinan, Pengungsi Apatride, Kewarganegaraan, Anak

Actions (login required)

View Item