Simbolon, Fioreti Stefa Cornelia and Cahyaningtyas, Irma and Utama, Kartika Widya (2026) TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN TERDAKWA DENGAN GANGGUAN JIWA PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1675 K/ Pid/ 2024). _029 Acara 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Fioreti Stefa Cornelia Simbolon_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (668kB)
	Text Fioreti Stefa Cornelia Simbolon_ABSTRAK.pdf Download (175kB)
	Text Fioreti Stefa Cornelia Simbolon_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (264kB)
	Text Fioreti Stefa Cornelia Simbolon_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (338kB)
	Text Fioreti Stefa Cornelia Simbolon_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (410kB)
	Text Fioreti Stefa Cornelia Simbolon_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (221kB)
	Text Fioreti Stefa Cornelia Simbolon_DAFPUS.pdf Download (197kB)

Abstract

Pembuktian merupakan proses untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran suatu peristiwa pidana melalui alat bukti yang sah menurut hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembuktian serta pertimbangan hakim terhadap terdakwa yang mengidap gangguan jiwa dalam tindak pidana pembunuhan berencana, dengan studi pada Putusan Nomor 1675/K/Pid/2024. Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana pembuktian terhadap terdakwa dengan gangguan jiwa serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian terhadap terdakwa yang mengidap gangguan jiwa tetap dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang sah, Dalam hal ini, alat bukti Visum et Repertum Psychiatricum serta keterangan ahli kejiwaan memiliki peran penting dalam menilai kondisi kejiwaan terdakwa, yang dapat membantu hakim dalam menentukan kondisi kejiwaan terdakwa pada saat melakukan tindak pidana. Pertimbangan hakim menyatakan bahwa meskipun terdakwa mengalami skizofrenia paranoid, kondisi tersebut tidak menghilangkan kemampuan terdakwa untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya. Hal ini didasarkan pada adanya perencanaan, motif, serta rangkaian perbuatan yang menunjukkan kesadaran dan kehendak yang terarah, sehingga terdakwa tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Maka kondisi gangguan jiwa tidak serta-merta dapat menghapus pertanggungjawaban pidana seseorang, melainkan harus dinilai keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan.
Kata Kunci : Pembuktian, Gangguan Jiwa, Pertanggungjawaban Pidana

Actions (login required)

View Item