NATHANIA, ANGEL MICHIKO and Sa'adah, Nabitatus and Suhartoyo, Suhartoyo (2026) TINJAUAN YURIDIS ATAS KETIADAAN BATASAN JENIS PEKERJAAN DALAM SISTEM ALIH DAYA (OUTSOURCING) PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN DIKAITKAN DENGAN ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA. _037 HAN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Angel Michiko Nathania-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (716kB)
	Text Angel Michiko Nathania-abstrak.pdf Download (124kB)
	Text Angel Michiko Nathania-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (206kB)
	Text Angel Michiko Nathania-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (223kB)
	Text Angel Michiko Nathania-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (250kB)
	Text Angel Michiko Nathania-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (94kB)
	Text Angel Michiko Nathania-dapus.pdf Download (115kB)

Abstract

Sistem alih daya (outsourcing) di Indonesia mengalami perubahan
mendasar pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, khususnya melalui penghapusan Pasal 65 dan perubahan Pasal 64 serta 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang sebelumnya menjadi landasan normatif pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan.
Penghapusan tersebut menciptakan kekosongan norma yang berpotensi merugikan pekerja alih daya, khususnya dalam hal kepastian hukum dan perlindungan hak normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi batasan terhadap jenis
pekerjaan dalam sistem alih daya (outsourcing) pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia dan untuk mengetahui serta menganalisis ketiadaan batasan terhadap jenis pekerjaan dalam sistem alih daya (outsourcing) jika ditinjau dari aspek perlindungan hukum pekerja.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan empiris melalui wawancara dengan perwakilan Dinas Ketenagakerjaan Kota Semarang. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menganalisis bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Analisis data dilakukan secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan tanpa batasan normatif yang jelas perusahaan dapat mengalihkan seluruh jenis pekerjaannya kepada pihak ketiga termasuk pekerjaan inti yang semestinya dilaksanakan oleh tenaga kerja berkompetensi dalam bingkai hubungan kerja langsung dan berkelanjutan. Selain itu, ketiadaan batasan jenis pekerjaan dalam sistem alih daya pasca Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menimbulkan implikasi serius terhadap perlindungan hukum pekerja, yang tercermin dari ketimpangan hak antara pekerja alih daya dengan pekerja tetap meskipun keduanya menjalankan fungsi yang secara substantif tidak berbeda. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar Dewan Perwakilan Rakyat segera menerbitkan undang-undang yang secara eksplisit memuat kriteria pembeda antara pekerjaan inti dan penunjang, serta pemerintah sebagai garda terdepan perlindungan pekerja harus memiliki kebijakan yang tegas dan komprehensif dalam hubungan industrial.
Kata Kunci: Alih Daya; Batasan Jenis Pekerjaan; Perlindungan Hukum Pekerja; Undang-Undang Cipta Kerja.

Actions (login required)

View Item