ZULFIANA, FARICHA and Ispriyarso, Budi and Sa'adah, Nabitatus (2026) TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS DALAM PENANGGULANGAN PRAKTIK PEMUNGUTAN TARIF RETRIBUSI PARKIR ILEGAL. _038 HAN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Faricha Zulfiana-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Faricha Zulfiana-abstrak.pdf Download (163kB)
	Text Faricha Zulfiana-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (397kB)
	Text Faricha Zulfiana-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (515kB)
	Text Faricha Zulfiana-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (683kB)
	Text Faricha Zulfiana-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (265kB)
	Text Faricha Zulfiana-dapus.pdf Download (282kB)
	Text Faricha Zulfiana-lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam menanggulangi praktik pemungutan tarif retribusi parkir ilegal yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023. Praktik parkir ilegal masih sering terjadi dan menimbulkan berbagai permasalahan, seperti berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), keresahan masyarakat, serta menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pentingnya kebijakan yang efektif serta bentuk kebijakan yang mampu mengatasi praktik tersebut.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder, analisis data dilakukan secara sistematis untuk menggambarkan kondisi nyata serta efektivitas penegakan hukum terhadap praktik parkir ilegal.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah belum berjalan efektif, terutama karena lemahnya pengawasan, kurangnya sosialisasi, dan belum optimalnya penegakan hukum, selain itu, faktor ekonomi masyarakat juga menjadi alasan utama praktik tersebut tetap berlangsung. Oleh karena itu, diperlukan
langkah yang lebih tegas dan terintegrasi melalui peningkatan pengawasan, Sanksi administratif juga harus diterapkan secara konsisten guna memberikan efek jera bagi pelanggar. Selain itu, penguatan koordinasi antar instansi, serta pemanfaatan teknologi, seperti sistem parkir elektronik, untuk meningkatkan transparansi. Upaya tersebut diharapkan mampu mewujudkan sistem perparkiran di Kabupaten Kudus dapat menjadi lebih tertib, transparan, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.
Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah Daerah, Parkir Ilegal, Retribusi Parkir, Penegakan Hukum, PAD.

Actions (login required)

View Item