HAKIM, MUHAMMAD HABIB ZAID EL and Suteki, Suteki and Jalil, Abdul (2026) TINJAUAN TERHADAP ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW ATAS SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (SPPA) DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA. _002 DIH 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MUHAMMAD HABIB ZAID EL HAKIM_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (790kB)
	Text MUHAMMAD HABIB ZAID EL HAKIM_ABSTRAK.pdf Download (247kB)
	Text MUHAMMAD HABIB ZAID EL HAKIM_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (370kB)
	Text MUHAMMAD HABIB ZAID EL HAKIM_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (361kB)
	Text MUHAMMAD HABIB ZAID EL HAKIM_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (747kB)
	Text MUHAMMAD HABIB ZAID EL HAKIM_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (283kB)
	Text MUHAMMAD HABIB ZAID EL HAKIM_DAFPUS.pdf Download (346kB)

Abstract

Asas equality before the law dalam sistem hukum menekankan bahwa hukum harus menempatkan setiap warga negara dalam kedudukan yang sama, dan tidak membeda-bedakannya. Akan tetapi, kewajiban diversi dan beberapa ketentuan lain dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) membuktikan bahwa ada perbedaan mekanisme penyelesaian pidana antara anak dan orang dewasa. Oleh karenanya, dalam penelitian ini akan diulas 3 (tiga) hal, yakni: (1) alasan perbedaan perlakuan bagi anak, (2) korelasi antara SPPA dengan asas equality before the law, dan (3) model penyelesaian yang dapat dipakai agar terdapat kesesuaian antara asas equality before the law dengan SPPA.
Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian doktrinal. Proses penelitiannya menggunakan paradigma positivisme dengan ontologi realisme-naif, epistemologi yang bercorak dualis/objektivis berdasarkan uji empiris dan verifikasi reseacrh question. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang pembedaan peradilan anak dan orang dewasa mencakup alasan kognitif, psikologis, dan biologis anak yang diakui secara internasional/nasional. Kedua, asas equality before the law sejatinya tidaklah menekankan persamaan perlakuan bagi setiap orang, tetapi perlakuan yang berbeda untuk kasus yang tidak sama, atau sebaliknya (treat like cases alike). Dengan demikian, perbedaan dalam SPPA sebetulnya sejalan dengan asas equality before the law yang menekankan perbedaan dalam kasus yang berbeda. Ketiga, model yang diajukan peneliti ialah kesamaan antara pengaturan perlakuan anak dalam aspek normatif (undang-undang) dengan aspek praktis. Negara wajib menempatkan anak sebagai pihak yang rentan dan perlu diberi perhatian serta perlakuan khusus. Agar sejalan dengan asas equality before the law, perbedaan perlakuan bagi anak wajib diatur secara yuridis-normatif berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan adil, serta tidak semata-mata berdasar kepada pandangan subjektif penegak hukum. yang hal ini perlu diikuti dengan evaluasi dan peningkatan kualitas kelima aspek penegakan hukum, yakni: peraturan hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum.
Kata kunci: asas hukum, SPPA; peradilan pidana anak; equality before the law

Actions (login required)

View Item