Search for collections on Undip Repository

PENETAPAN JENIS KELAMIN ORANG INTERSEKS DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MENIKAH. _053 PDT 2026

ROHMATTULLOH, INAS LATIFAH and Yunanto, Yunanto and Priyono, Ery Agus (2026) PENETAPAN JENIS KELAMIN ORANG INTERSEKS DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MENIKAH. _053 PDT 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

[thumbnail of Inas Latifah Rohmattulloh-cover.pdf] Text
Inas Latifah Rohmattulloh-cover.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (616kB)
[thumbnail of Inas Latifah Rohmattulloh-abstrak.pdf] Text
Inas Latifah Rohmattulloh-abstrak.pdf

Download (265kB)
[thumbnail of Inas Latifah Rohmattulloh-bab 1.pdf] Text
Inas Latifah Rohmattulloh-bab 1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (423kB)
[thumbnail of Inas Latifah Rohmattulloh-bab 2.pdf] Text
Inas Latifah Rohmattulloh-bab 2.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (465kB)
[thumbnail of Inas Latifah Rohmattulloh-bab 3.pdf] Text
Inas Latifah Rohmattulloh-bab 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (501kB)
[thumbnail of Inas Latifah Rohmattulloh-bab 4.pdf] Text
Inas Latifah Rohmattulloh-bab 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (248kB)
[thumbnail of Inas Latifah Rohmattulloh-dapus.pdf] Text
Inas Latifah Rohmattulloh-dapus.pdf

Download (307kB)

Abstract

Orang interseks di Indonesia menghadapi deadlock yuridis. Hak menikah dijamin konstitusi, namun syarat kepastian jenis kelamin tidak dapat dipenuhi akibat tingginya biaya tindakan medis yang menjadi prasyarat penetapan pengadilan.
Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pengaturan dan mekanisme hukum Indonesia dalam mengatasi hambatan biaya tersebut, serta perlindungan hukum terhadap hak menikah orang interseks yang status jenis kelaminnya belum ditetapkan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif evaluatif dengan analisis data kualitatif
melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme bantuan hukum dan perkara prodeo hanya menjangkau biaya pengadilan, sementara biaya medis yang jauh lebih besar tidak tercakup dalam program JKN maupun bantuan hukum yang ada. Kondisi ini merupakan bentuk diskriminasi struktural de facto yang bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi HAM dan jaminan
kepastian hukum konstitusional.
Kata Kunci: Interseks, Penetapan Jenis Kelamin, Hak Menikah, Perlindungan Hukum, Diskriminasi Struktural

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Interseks, Penetapan Jenis Kelamin, Hak Menikah, Perlindungan Hukum, Diskriminasi Struktural
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Perpus FH
Date Deposited: 04 Jun 2026 07:35
Last Modified: 04 Jun 2026 07:35
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/51840

Actions (login required)

View Item View Item