CAHYANINGTIAS, LINTANG and Adhi, Yuli Prasetyo and Mas’ut, Mas’ut (2026) TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA ALAT BERAT: (Analisis Putusan No. 844/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr). _064 PDT 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text LINTANG CAHYANINGTIAS_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text LINTANG CAHYANINGTIAS_ABSTRAK.pdf Download (114kB)
	Text LINTANG CAHYANINGTIAS_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (245kB)
	Text LINTANG CAHYANINGTIAS_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (271kB)
	Text LINTANG CAHYANINGTIAS_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (338kB)
	Text LINTANG CAHYANINGTIAS_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (125kB)
	Text LINTANG CAHYANINGTIAS_DAFPUS.pdf Download (109kB)

Abstract

Praktik sewa-menyewa alat berat dalam sektor konstruksi kerap menimbulkan sengketa wanprestasi yang kompleks, terutama ketika gugatan melibatkan pihak-pihak dengan dasar keterlibatan yang berbeda-beda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa alat berat berdasarkan Putusan No. 844/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, serta menguji kesesuaian pembebanan tanggung jawab wanprestasi dalam putusan tersebut dengan asas privity of contract. Kerangka teoritis yang digunakan meliputi teori wanprestasi, teori pertanggungjawaban hukum, hukum perjanjian sewa-menyewa berdasarkan KUHPerdata, serta asas privity of contract yang dalam hukum perdata Indonesia tercermin pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan spesifikasi deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) terhadap bahan hukum primer berupa KUHPerdata dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum para pihak berbeda sesuai instrumen hukum yang mengikat masing-masing: Tergugat I terbukti wanprestasi namun tidak dihukum membayar dalam amar putusan, Tergugat II dihukum membayar Rp 1.542.581.800,00 berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang yang ia tandatangani secara pribadi, dan Tergugat III dibebaskan karena tidak terikat dalam perjanjian apapun. Secara substantif, putusan ini telah sesuai dengan asas privity of contract, meskipun terdapat dua catatan kritis yaitu tidak dijelaskannya secara eksplisit alasan tidak dihukumnya Tergugat I yang terbukti wanprestasi, serta tidak disebutkannya asas privity of contract dalam pertimbangan hakim sehingga mengurangi transparansi dan kepastian hukum dari putusan.
Kata Kunci: Wanprestasi, Sewa-Menyewa Alat Berat, Tanggung Jawab Hukum, Privity of Contract, Putusan Pengadilan

Actions (login required)

View Item