PERMATASARI, FEBRIANA DIAN and Cahyaningtyas, Irma and Effendy, Feri Satria Wicaksana (2026) TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA REVENGE PORN (Studi Putusan Pengadilan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl). _028 Acara 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
|
Text
FEBRIANA DIAN PERMATASARI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB) |
|
|
Text
FEBRIANA DIAN PERMATASARI_ABSTRAK.pdf Download (114kB) |
|
|
Text
FEBRIANA DIAN PERMATASARI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (261kB) |
|
|
Text
FEBRIANA DIAN PERMATASARI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (267kB) |
|
|
Text
FEBRIANA DIAN PERMATASARI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (386kB) |
|
|
Text
FEBRIANA DIAN PERMATASARI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (109kB) |
|
|
Text
FEBRIANA DIAN PERMATASARI_DAFPUS.pdf Download (120kB) |
|
|
Text
FEBRIANA DIAN PERMATASARI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (828kB) |
Abstract
Perkembangan teknologi digital telah menimbulkan berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya adalah tindak pidana revenge porn yang melibatkan perempuan sebagai korban dan menimbulkan dampak serius baik secara psikologis maupun sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum terkait perlindungan korban tindak pidana revenge porn serta menganalisis penerapan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban dalam Putusan Pengadilan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap korban telah diatur dalam berbagai peraturan, antara lain KUHAP, KUHP, UU ITE, UU Pornografi, UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU TPKS, serta PP No. 30 Tahun 2025 yang meliputi aspek larangan, pemidanaan, serta pemenuhan hak korban. Namun, penerapannya pada hasil putusan tersebut belum mengakomodir perlindungan hukum bagi korban dan hanya berfokus pada pemidanaan terhadap terdakwa. Perlindungan hukum bagi korban dapat dilaksanakan melalui upaya preventif dan represif, termasuk penanganan, pelindungan, pemulihan, penghapusan konten bermuatan asusila, dan pemberian restitusi kepada korban.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perempuan, Korban, Tindak Pidana Revenge Porn
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Perlindungan Hukum, Perempuan, Korban, Tindak Pidana Revenge Porn |
| Subjects: | Law |
| Divisions: | Faculty of Law > Department of Law |
| Depositing User: | Mr Perpus FH1 |
| Date Deposited: | 05 Jun 2026 01:54 |
| Last Modified: | 05 Jun 2026 01:54 |
| URI: | https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/51825 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
