Search for collections on Undip Repository

PENEGAKAN HUKUM KEWAJIBAN PEMBAYARAN ROYALTI LAGU UNTUK TUJUAN KOMERSIAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021. _053 DG 2026

HAFISH, TASHAL and Santoso, Budi and Anggayasti, Umaira Hayuning (2026) PENEGAKAN HUKUM KEWAJIBAN PEMBAYARAN ROYALTI LAGU UNTUK TUJUAN KOMERSIAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021. _053 DG 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

[thumbnail of Tashal Hafish-cover.pdf] Text
Tashal Hafish-cover.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[thumbnail of Tashal Hafish-abstrak.pdf] Text
Tashal Hafish-abstrak.pdf

Download (127kB)
[thumbnail of Tashal Hafish-bab 1.pdf] Text
Tashal Hafish-bab 1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (661kB)
[thumbnail of Tashal Hafish-bab 2.pdf] Text
Tashal Hafish-bab 2.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (539kB)
[thumbnail of Tashal Hafish-bab 3.pdf] Text
Tashal Hafish-bab 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (626kB)
[thumbnail of Tashal Hafish-bab 4.pdf] Text
Tashal Hafish-bab 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (13kB)
[thumbnail of Tashal Hafish-dapus.pdf] Text
Tashal Hafish-dapus.pdf

Download (146kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum kewajiban pembayaran royalti lagu di ruang komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Permasalahan Utama dalam penelitian ini adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pembayaran royalti meskipun telah terdapat pengaturan hukum yang jelas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif, serta dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan kewajiban pembayaran royalti telah memadai, namun dalam praktiknya belum berjalan efektif. Hal ini ditunjukkan oleh adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan royalti, rendahnya tingkat kesadaran hukum pelaku usaha, serta belum optimalnya peran kelembagaan. Dalam perspektif komparatif, sistem Jepang melalui JASRAC menunjukkan relevansi efektivitas tinggi, meskipun memiliki kelemahan sehingga tidak dapat di best practice secara langsung tanpa penyesuaian dengan kondisi Indonesia. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha.
Dari sisi akademik, penelitian ini menunjukkan bahwa kajian mengenai efektivitas penegakan hukum di bidang hak cipta masih memerlukan pengembangan lebih lanjut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas pada analisis normatif, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan pendekatan empiris lapangan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan empiris atau social legal agar dapat menangkap dinamika yang terjadi secara lebih utuh, terutama terkait tingkat kepatuhan pelaku usaha dan kendala yang dihadapi dalam praktik.
Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jenis data yang digunakan, yang sebagian besar bersumber dari bahan hukum sekunder. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan data primer melalui wawancara atau observasi langsung. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan validitas temuan serta memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai implementasi kewajiban pembayaran royalti di lapangan. Selain itu, penggunaan pendekatan
kuantitatif untuk mengukur tingkat kepatuhan pelaku usaha juga dapat menjadi alternatif untuk menghasilkan analisis yang lebih terukur.
Kata Kunci: Hak Cipta, Royalti Lagu, Efektivitas Hukum, LMKN, Ruang
Komersial.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Hak Cipta, Royalti Lagu, Efektivitas Hukum, LMKN, Ruang Komersial
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Perpus FH
Date Deposited: 04 Jun 2026 03:43
Last Modified: 04 Jun 2026 03:43
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/51789

Actions (login required)

View Item View Item