NABILA, FAIRUZ SALMA and Irawati, Irawati and Anggayasti, Umaira Hayuning (2026) PELANGGARAN BUSINESS JUDGEMENT RULE PADA KEBIJAKAN KORPORASI OLEH DIREKSI PT. PERTAMINA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN BISNIS SEBAGAI BADAN USAHA MILIK NEGARA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1076/K/Pid.Sus/2025). _059 DG 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Fairuz Salma Nabila-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Fairuz Salma Nabila-abstrak.pdf Download (426kB)
	Text Fairuz Salma Nabila-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (444kB)
	Text Fairuz Salma Nabila-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (584kB)
	Text Fairuz Salma Nabila-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (717kB)
	Text Fairuz Salma Nabila-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (346kB)
	Text Fairuz Salma Nabila-dapus.pdf Download (413kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum dan penerapan Prinsip Business Judgement Rule (BJR) dalam kerangka korporasi BUMN serta batas pertanggungjawaban Direksi PT Pertamina dalam kasus pengadaan Liquified Natural Gas (LNG) dengan Corpus Christi LLC sebagaimana dalam Putusan MA Nomor 1076/K/Pid.Sus/2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal yang bersifat yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis berdasarkan
data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan BJR telah ter-internalisasi dalam hukum positif Indonesia melalui indikator: (1) kerugian bukan karena kesalahan, (2) berdasarkan itikad baik dan kehati-hatian, (3) ketiadaan konflik kepentingan, (4) terdapat upaya pencegahan kerugian, selanjutnya unsur ini digunakan sebagai
pisau bedah analisis kasus tersebut. Namun, penerapannya dalam BUMN membutuhkan penyesuaian parameter normatif, berkaitan dengan dualisme hukum privat dan hukum publik, serta dengan berlakunya UU No. 16 Tahun 2025 menimbulkan ambiguitas baru terhadap status organ perseroan yang berdampak pada ketidakpastian batas pertanggungjawaban direksi. Dalam perkara a quo, Hakim MA menyatakan tindakan direksi terbukti sebagai tindak pidana korupsi, karena proses pengambilan keputusan telah melanggar prosedur pengadaan BUMN dan mengakibatkan kerugian keuangan negara, sehingga menggugurkan unsur perlindungan BJR yang berlaku secara kumulatif. Putusan ini menegaskan bahwa
BJR bukan imunitas absolut, melainkan perlindungan bersyarat yang mensyaratkan itikad baik, kehati-hatian, dan kepatuhan Good Corporate Governance. Dengan demikian, BJR tetap relevan sebagai instrumen perlindungan hukum bagi Direksi, tata kelola perusahaan yang baik, serta kesesuaian proses pengambilan keputusan dengan dimensi hukum korporasi yang selaras dengan karakteristik BUMN.
Kata Kunci: Business Judgement Rule, Direksi BUMN, Pertanggungjawaban Direksi, PT Pertamina, Keputusan Bisnis

Actions (login required)

View Item