HANANTA, ABIGAIL AYUNINDYA and Astuti, A.M. Endah Sri and Effendy, Feri Satria Wicaksana (2026) ANALISIS EKSPLOITASI DALAM TPPO TERKAIT PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 7283 K/PID.SUS/2024). _007 PDN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ABIGAIL AYUNINDYA HANANTA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (510kB)
	Text ABIGAIL AYUNINDYA HANANTA_ABSTRAK.pdf Download (156kB)
	Text ABIGAIL AYUNINDYA HANANTA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (333kB)
	Text ABIGAIL AYUNINDYA HANANTA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (354kB)
	Text ABIGAIL AYUNINDYA HANANTA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (459kB)
	Text ABIGAIL AYUNINDYA HANANTA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (183kB)
	Text ABIGAIL AYUNINDYA HANANTA_DAFPUS.pdf Download (236kB)

Abstract

Perbedaan putusan antara Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dalam perkara tindak pidana perdagangan orang menunjukkan adanya perbedaan pendekatan hakim dalam menilai unsur subjektif sebagai dasar pertanggungjawaban pidana pelaku. Perbedaan tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 7283 K/Pid.Sus/2024, khususnya dalam penilaian unsur eksploitasi, permufakatan jahat, dan peran Terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menilai unsur subjektif serta penerapan ketentuan hukum terhadap kedudukan Terdakwa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan penekanan antara Pengadilan Negeri yang menuntut pembuktian mens rea secara konkret dan Mahkamah Agung yang menggunakan pendekatan komprehensif. Berdasarkan analisis, keterlibatan Terdakwa lebih tepat dipahami sebagai pembantu (medeplichtige), sehingga penerapan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 perlu dikaji secara cermat.
Kata kunci: tindak pidana perdagangan orang, unsur subjektif, pertanggungjawaban pidana, permufakatan jahat.

Actions (login required)

View Item