SEMBIRING, NUR GIAFIKA and Rahmanda, Bagus and Anggayasti, Umaira Hayuning (2026) TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA PLATFORM EQUITY CROWDFUNDING ATAS KELALAIAN TERHADAP KEWAJIBAN PENERBIT. _045 DG 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text NUR GIAFIKA SEMBIRING_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (725kB)
	Text NUR GIAFIKA SEMBIRING_ABSTRAK.pdf Download (172kB)
	Text NUR GIAFIKA SEMBIRING_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (335kB)
	Text NUR GIAFIKA SEMBIRING_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (345kB)
	Text NUR GIAFIKA SEMBIRING_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (503kB)
	Text NUR GIAFIKA SEMBIRING_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (257kB)
	Text NUR GIAFIKA SEMBIRING_DAFPUS.pdf Download (153kB)

Abstract

Perkembangan industri equity crowdfunding di Indonesia yang diatur melalui Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2025 memunculkan persoalan hukum yang fundamental mengenai tanggung jawab penyelenggara platform atas kelalaian penerbit dalam memenuhi kewajibannya. Di satu sisi, Pasal 75 POJK Nomor 17 Tahun 2025 secara tegas menetapkan tanggung jawab bersama antara penyelenggara dan penerbit atas kebenaran informasi dalam layanan urun dana. Di sisi lain, dalam praktik sebagian besar penyelenggara mencantumkan klausul eksonerasi dalam syarat dan ketentuan layanan mereka yang secara sepihak membebaskan penyelenggara dari tanggung jawab atas kelalaian penerbit sehingga menimbulkan legal tension yang bersifat struktural antara rezim regulasi dengan rezim kontraktual.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis substansi hukum tanggung jawab penyelenggara platform equity crowdfunding atas kelalaian penerbit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta menganalisis mekanisme perlindungan hukum bagi pemodal terkait kelalaian penerbit yang seharusnya diawasi oleh penyelenggara platform. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum penyelenggara platform dapat dikonstruksikan melalui dua jalur, yakni sebagai wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata apabila penyelenggara tidak memenuhi kewajiban kontraktualnya kepada pemodal dan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata apabila penyelenggara melanggar kewajiban yang secara imperatif ditetapkan oleh regulasi. Adapun mekanisme perlindungan hukum bagi pemodal dapat ditempuh melalui jalur preventif berupa penguatan fungsi pengawasan penyelenggara, maupun jalur represif berupa pembatalan klausul eksonerasi yang bertentangan dengan POJK Nomor 17 Tahun 2025.
Kata Kunci: Equity Crowdfunding; Tanggung Jawab Hukum; Perlindungan Pemodal.

Actions (login required)

View Item