NABIILAH, LUTHFI and Putrijanti, Aju and Cahyaningtyas, Irma (2026) TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025). _027 Acara 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
|
Text
Luthfi Nabiilah-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (750kB) |
|
|
Text
Luthfi Nabiilah-abstrak.pdf Download (221kB) |
|
|
Text
Luthfi Nabiilah-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (699kB) |
|
|
Text
Luthfi Nabiilah-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (776kB) |
|
|
Text
Luthfi Nabiilah-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (814kB) |
|
|
Text
Luthfi Nabiilah-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (456kB) |
|
|
Text
Luthfi Nabiilah-dapus.pdf Download (342kB) |
|
|
Text
Luthfi Nabiilah-lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (570kB) |
Abstract
Penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menafsirkan dan pembuktian unsur kerugian keuangan negara yang kerap menjadi titik perdebatan di persidangan. Di tengah meningkatnya kasus korupsi yang berdampak besar pada keuangan negara, masih terdapat perbedaan pemahaman mengenai penafsiran keuangan negara, serta ketidakjelasan kewenangan lembaga yang berhak menghitung kerugian negara. Kondisi ini berpotensi menghambat proses penegakan hukum, mengurangi kepastian hukum, dan melemahkan upaya pemulihan kerugian negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembuktian unsur kerugian keuangan negara
pada tindak pidana korupsi dan implikasi yuridis putusan Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025 terhadap pembuktian unsur kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi. Metode penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan pendekatan doktrinal yang selanjutnya dianalisis dengan spesifikasi deskriptif-analitis menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur kerugian keuangan negara menjadi elemen penting dalam penegakan tindak pidana korupsi. Sejalan
dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang
menegaskan bahwa kerugian keuangan negara harus dibuktikan secara pasti dan nyata agar mendapatkan kepastian hukum sehingga tercipta keadilan yang substantif. Implikasi yuridis Putusan Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025 terhadap pembuktian unsur kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi yakni menjadi terobosan baru dengan masuknya kerugian ekologis menjadi kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti sehingga dapat diperhitungkan.
Kata Kunci: Pembuktian, Kerugian Keuangan Negara, Tindak Pidana Korupsi
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pembuktian, Kerugian Keuangan Negara, Tindak Pidana Korupsi |
| Subjects: | Law |
| Divisions: | Faculty of Law > Department of Law |
| Depositing User: | Perpus FH |
| Date Deposited: | 04 Jun 2026 01:58 |
| Last Modified: | 04 Jun 2026 01:58 |
| URI: | https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/51766 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
