NURFAIZA, SALMA and Sukinta, Sukinta and Utama, Kartika Widya (2026) TINJAUAN TENTANG PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA. _025 Acara 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text SALMA NURFAIZA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (452kB)
	Text SALMA NURFAIZA_ABSTRAK.pdf Download (37kB)
	Text SALMA NURFAIZA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (170kB)
	Text SALMA NURFAIZA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (304kB)
	Text SALMA NURFAIZA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (428kB)
	Text SALMA NURFAIZA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (24kB)
	Text SALMA NURFAIZA_DAFPUS.pdf Download (180kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kewenangan penanganan tindak pidana korupsi yang dapat melibatkan ketiga lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang sering menimbulkan ketidakselarasan dan berkaitan dengan hubungan koordinasi antar lembaga penegak hukum yang kurang jelas. Penulisan hukum ini mengangkat permasalahan bagaimana prosedur penyidikan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Kepolisian dan bagaimana hubungan koordinasi antara lembaga penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif yakni penelitian dengan pendekatan perundang-undangan. Menggunakan data sekunder berdasarkan bahan hukum primer yang dianalisis secara kualitatif., dan juga menggunakan data primer sebagai referensi tambahan. Data tambahan diperoleh melalui wawancara dengan penyidik tindak pidana korupsi pada Kepolisian.
Berdasarkan hasil penelitian, prosedur penyidikan tindak pidana korupsi sama seperti penyidikan tindak pidana lainnya yaitu dimulai dari adanya laporan masyarakat ke Kepolisian yang dilanjutkan ke tahap penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan berkas perkara ke penuntut umum. Penyidikan tindak pidana korupsi merupakan kewenangan Kepolisian sebagai penyidik utama yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, koordinasi antar lembaga dilaksanakan dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu, sehingga bersifat saling melengkapi melalui mekanisme supervisi, monitoring, pertukaran informasi, dan gelar perkara bersama. Kaitannya dengan hal tersebut, meskipun prosedur telah berjalan sesuai aturan, namun koordinasi antar lembaga terkadang masih mengalami kendala. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi yang lebih efektif, terintegrasi, dan berbasis teknologi informasi.
Kata kunci: Penyidikan, Tindak Pidana, Korupsi, Kepolisian

Actions (login required)

View Item