SARI, SALSABILA HUDYANANING INTAN and Prananda, Rahandy Rizki and Adhi, Yuli Prasetyo (2026) PENERAPAN KONSEP CYBER NOTARY DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK (STUDI PERBANDINGAN NEGARA JERMAN). _061 PDT 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Salsabila Hudyananing Intan Sari-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (545kB)
	Text Salsabila Hudyananing Intan Sari-abstrak.pdf Download (132kB)
	Text Salsabila Hudyananing Intan Sari-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (776kB)
	Text Salsabila Hudyananing Intan Sari-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (959kB)
	Text Salsabila Hudyananing Intan Sari-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text Salsabila Hudyananing Intan Sari-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (131kB)
	Text Salsabila Hudyananing Intan Sari-dapus.pdf Download (287kB)
	Text Salsabila Hudyananing Intan Sari-lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (238kB)

Abstract

Perkembangan digital mendorong transformasi layanan hukum, termasuk dalam praktik kenotariatan melalui konsep cyber notary. Akan tetapi, penerapan cyber notary dalam pembuatan akta otentik di Indonesia masih menimbulkan perdebatan hukum karena belum ada pengaturan yang komprehensif dan harmonis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum penerapan cyber notary dalam pembuatan akta otentik di Indonesia, serta merumuskan model pengaturan yang ideal dengan studi perbandingan terhadap sistem kenotariatan digital di Jerman. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif, pendekatan konseptual, dengan tambahan wawancara kepada beberapa Notaris dan Kemenkum Prov. Jateng sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan cyber notary di Indonesia masih terbatas pada kewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN-P. Ketentuan formil dalam UUJN masih mensyaratkan kehadiran fisik, pembacaan langsung, dan penandatanganan tertulis, sehingga apabila konsep cyber notary diterapkan dalam pembuatan akta otentik dapat menimbulkan degradasi kekuatan pembuktian. Sebaliknya, Jerman telah mengembangkan sistem kenotariatan digital dengan dasar hukum dan mekanisme teknis yang jelas tanpa menghilangkan keotentikan akta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia memerlukan pengaturan eksplisit mengenai mekanisme cyber notary melalui revisi UUJN untuk menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Di samping itu, perlu adanya harmonisasi regulasi lainnya yang terkait untuk mengakomodasi verifikasi identitas digital, penyimpangan protokol elektronik, dan prinsip kehati-hatian, otentisitas, serta akuntabilitas. Saran lainnya mencakup kerjasama INI dan pemerintah dalam mendukung penerapan cyber notary di Indonesia.
Kata Kunci : Cyber Notary, Akta Otentik, Perbandingan Indonesia-Jerman, Digitalisasi kenotariatan, Kepastian Hukum

Actions (login required)

View Item