LODEWYK, CALVIN and Rahmanda, Bagus and Mas’ut, Mas’ut (2026) AKIBAT HUKUM PERJANJIAN YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT SUATU SEBAB YANG TIDAK TERLARANG TERHADAP PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERKARA KEPAILITAN (Studi Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn). _057 DG 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Calvin Lodewyk-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (505kB)
	Text Calvin Lodewyk-abstrak.pdf Download (105kB)
	Text Calvin Lodewyk-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (282kB)
	Text Calvin Lodewyk-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (318kB)
	Text Calvin Lodewyk-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (404kB)
	Text Calvin Lodewyk-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (111kB)
	Text Calvin Lodewyk-dapus.pdf Download (132kB)

Abstract

Pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan merupakan mekanisme formil untuk menentukan terpenuhinya syarat permohonan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Permasalahan timbul ketika utang yang dijadikan dasar permohonan pailit bersumber dari perjanjian yang tidak memenuhi syarat suatu sebab yang tidak terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis dampak perjanjian yang mengandung sebab terlarang terhadap pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan serta pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan doktrinal atau yuridis normatif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen putusan pengadilan. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian yang tidak memenuhi syarat sebab yang tidak terlarang mengakibatkan perjanjian tersebut
batal demi hukum sehingga tidak melahirkan perikatan yang sah. Konsekuensinya, utang yang bersumber dari perjanjian tersebut tidak dapat secara serta-merta dijadikan dasar pembuktian sederhana tanpa pengujian lebih lanjut terhadap keabsahan hubungan hukumnya. Oleh karena itu, majelis hakim dalam menerapkan pembuktian sederhana harus mempertimbangkan aspek keabsahan materiil perjanjian guna menjamin kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan lembaga kepailitan.
Kata kunci: Perjanjian, Sebab Terlarang, Utang, Pembuktian Sederhana, Kepailitan.

Actions (login required)

View Item