KURNIAWAN, AXEL EDRA and Prabandari, Adya Paramita and Samekto, F.X. Adji (2026) TANGGUNG JAWAB NEGARA INDONESIA DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI PELANGGARAN KEDAULATAN UDARA OLEH PESAWAT MILITER ASING DALAM PERSPEKTIF PERTAHANAN DAN KEAMANAN. _010 HI 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text AXEL EDRA KURNIAWAN_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (589kB)
	Text AXEL EDRA KURNIAWAN_ABSTRAK.pdf Download (97kB)
	Text AXEL EDRA KURNIAWAN_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (340kB)
	Text AXEL EDRA KURNIAWAN_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (328kB)
	Text AXEL EDRA KURNIAWAN_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (479kB)
	Text AXEL EDRA KURNIAWAN_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (115kB)
	Text AXEL EDRA KURNIAWAN_DAFPUS.pdf Download (169kB)

Abstract

Setiap negara memiliki kedaulatan yang penuh dan eksklusif atas wilayah udaranya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Konvensi Chicago 1944. Namun, posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di persimpangan jalur penerbangan internasional menjadikan wilayah udaranya rentan terhadap pelanggaran oleh pesawat militer asing, sebagaimana tercermin dalam Insiden Pulau Rote 1999 yang melibatkan pesawat F-18 Hornet Angkatan Udara Australia dan Insiden Pulau Bawean 2003 yang melibatkan pesawat F-18 Hornet Angkatan Laut Amerika Serikat. Penelitian ini mengajukan dua pertanyaan: pertama, apa saja bentuk pelanggaran kedaulatan udara yang dilakukan pesawat militer asing; kedua, bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam menghadapinya dari perspektif pertahanan dan keamanan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran dapat dikategorikan dalam dua bentuk: penerbangan tanpa izin dan intrusi operasi militer, yang keduanya melanggar Pasal 1 dan Pasal 3(c) Konvensi Chicago 1944, Pasal 49 UNCLOS 1982, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018. Respons Indonesia dilakukan melalui jalur preventif berupa pengawasan radar dan sistem perizinan, serta jalur represif melalui intersepsi TNI AU dan nota keberatan diplomatik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya tersebut masih menyisakan dua kelemahan utama: secara normatif, Indonesia belum memiliki kerangka hukum yang secara khusus mengatur pertanggungjawaban negara asing atas pelanggaran oleh pesawat militernya; secara operasional, sistem deteksi dini masih bergantung pada radar sipil dan bukan sepenuhnya dari infrastruktur pertahanan udara mandiri.
Kata Kunci: Kedaulatan Udara, Pesawat Militer Asing, Tanggung Jawab Negara, Pertahanan dan Keamanan, Pelanggaran Wilayah Udara.

Actions (login required)

View Item