AYU, SUCI SETIANING and Silviana, Ana and Ardani, Mira Novana (2026) PENGARUH TUMPANG TINDIH KEWENANGAN BADAN BANK TANAH DAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI INDONESIA. _008 Agraria 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text SUCI SETIANING AYU_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text SUCI SETIANING AYU_ABSTRAK.pdf Download (480kB)
	Text SUCI SETIANING AYU_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (645kB)
	Text SUCI SETIANING AYU_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (662kB)
	Text SUCI SETIANING AYU_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (636kB)
	Text SUCI SETIANING AYU_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (379kB)
	Text SUCI SETIANING AYU_DAFPUS.pdf Download (1MB)

Abstract

Reforma agraria merupakan kebijakan strategis yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah di Indonesia. Kewenangan di bidang pertanahan pada awalnya berada di bawah Badan Pertanahan Nasional (BPN), namun dengan dibentuknya Badan Bank Tanah sebagai lembaga baru yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan penyediaan tanah, muncul potensi tumpang tindih kewenangan antara kedua lembaga tersebut. Kondisi ini menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan reforma agraria, khususnya dalam kegiatan redistribusi tanah, yang berpotensi menghambat tercapainya tujuan keadilan agraria.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan antara Badan Bank Tanah dan Badan Pertanahan Nasional, serta untuk mengkaji implementasi pelaksanaan reforma agraria akibat adanya tumpang tindih kewenangan tersebut, khususnya dalam redistribusi tanah di Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara di lapangan serta data sekunder berupa bahan hukum dan literatur yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih kewenangan antara Badan Bank Tanah dan BPN disebabkan oleh disharmonisasi peraturan perundang-undangan, disharmonisasi kelembagaan, serta adanya irisan kewenangan dalam pengelolaan dan distribusi tanah. Kondisi tersebut berdampak pada pelaksanaan reforma agraria yang kurang optimal, ditandai dengan ketidakjelasan pembagian tugas, hambatan administratif, potensi konflik kewenangan, serta ketidakpastian hukum bagi masyarakat sebagai penerima manfaat. Selain itu, perbedaan orientasi kelembagaan antara BPN dan Badan Bank Tanah turut mempengaruhi arah kebijakan reforma agraria.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah tumpang tindih kewenangan antara Badan Bank Tanah dan BPN berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan reforma agraria, karena menimbulkan dualisme kewenangan yang menghambat koordinasi antar lembaga serta mengurangi kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penegasan pembagian kewenangan, dan penguatan koordinasi antar lembaga agar pelaksanaan reforma agraria dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan keadilan sosial.
Kata Kunci : Tumpang Tindih Kewenangan, Badan Bank Tanah, Badan Pertanahan Nasional, Reforma Agraria.

Actions (login required)

View Item