PRATIWI, MEGA RATNA and Adhim, Nur and Dewi, I Gusti Ayu Gangga Santi (2019) KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMEGANG SERTIPIKAT HAK PAKAI ATAS TANAH DALAM HAL TERDAPAT PEMBATALAN SERTIPIKAT MELALUI PUTUSAN PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 427 K/TUN/2017). _058 PDT 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 58 MEGA RATNA PRATIWI -cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (284kB)
	Text 58 MEGA RATNA PRATIWI -abstrak.pdf Download (64kB)
	Text 58 MEGA RATNA PRATIWI -bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (131kB)
	Text 58 MEGA RATNA PRATIWI -bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (253kB)
	Text 58 MEGA RATNA PRATIWI -bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (137kB)
	Text 58 MEGA RATNA PRATIWI -bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (221kB)
	Text 58 MEGA RATNA PRATIWI -bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (64kB)
	Text 58 MEGA RATNA PRATIWI -dapus.pdf Download (125kB)
	Text 58 MEGA RATNA PRATIWI -lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (169kB)

Abstract

Penerbitan sertipikat hak pakai didasarkan adanya pemberian Hak Pakai oleh Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 24 Oktober 1998 Tengah seluas 16.530 m2 untuk pemberian atas 3 Sertipikat Hak Pakai yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor 10, Sertipikat Hak Pakai Nomor 11 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 12. Sedangkan pemberian khusus terhadap objectum litis seluas 5.450 m2.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar
pertimbangan hukum yang dipakai hakim dalam memutuskan sengketa pertanahan di Putusan Mahkamah Agung Nomor : 427 K/TUN/2017 dalam memenuhi rasa keadilan bagi para pihak dan kepastian hukum bagi pemegang sertipikat tanah yang sertipikatnya dibatalkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 427 K/TUN/2017.
Metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer melalui wawancara dan data sekunder yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, surat keputusan gubernur daerah Jawa Tengah tanggal 24 Oktober 1988, dengan Nomor SK : DA.II/HP/958/3/950/88 diktum 6 dan putusan pengadilan. Metode analisis data yaitu analisis kualitatif.
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Pertimbangan hukum yang dipakai hakim pada intinya putusan tersebut memenuhi asas keadilan bagi para penggugat (Nyonya Puanah cs) karena mempunyai alas hak berupa tanah C Desa Nomor 1057 persil 93 tahun 1963 Mangkang Kulon. Pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung bahwa sertipikat hak pakai tidak dengan alas hak yang sah yaitu terdapat tumpang tindih antara alas hak Para Penggugat berupa tanah milik adat C Nomor 1057 Persil 93 Tanah Darat Kelas III, luas 020 da dengan objectum litis. Sehingga Sertipikat Hak Pakai Nomor 12, Desa/Kelurahan Mangkang Kulon dinyatakan batal. Jika ditarik pada asas keadilan, tidak ada pertimbangan kelanjutan kerugian yang akan dialami oleh pemegang Sertipikat
Hak Pakai dan juga tidak ada perlindungan apapun kepada pemegang sertipikat hak pakai yang dibatalkan tersebut. Kepastian hukum bagi pemegang sertipikat hak pakai yang sertipikatnya dibatalkan dengan Pengadilan menurut hukum telah selesai dan tidak ada upaya hukum lagi karena kasus tanah sengketa Sertipikat
Hak Pakai Nomor 12, Desa/Kelurahan Mangkang Kulon sudah sampai upaya hukum luar biasa / Peninjauan Kembali Nomor 165 PK/TUN/2018. Namun secara administratif di Kantor Pertanahan Kota Semarang, pemegang sertipikat hak pakai tidak mempunyai kejelasan akan status haknya, karena pembatalan sertipikat belum juga dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang. Padahal Putusan Pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap / inkracht.
Kata Kunci : Kepastian Hukum, Pembatalan, Sertipikat Hak Pakai

Actions (login required)

View Item