PAKARTI, THEO ANUGRAH and Adhim, Nur and Dewi, I Gusti Ayu Gangga Santi (2019) URGENSI PEMBENTUKAN PENGADILAN PERTANAHAN DI INDONESIA (studi di Pengadilan Negeri Semarang). _056 PDT 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 56_Theo Anugrah Pakarti-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (644kB)
	Text 56_Theo Anugrah Pakarti-abstrak.pdf Download (200kB)
	Text 56_Theo Anugrah Pakarti-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (340kB)
	Text 56_Theo Anugrah Pakarti-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (379kB)
	Text 56_Theo Anugrah Pakarti-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (220kB)
	Text 56_Theo Anugrah Pakarti-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (567kB)
	Text 56_Theo Anugrah Pakarti-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (202kB)
	Text 56_Theo Anugrah Pakarti-dapus.pdf Download (309kB)
	Text 56_Theo Anugrah Pakarti-lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (424kB)

Abstract

Sengketa Pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai, keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, dan pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya serta penerbitan bukti haknya, antara pihak yang berkepentingan maupun antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999. Maka negara sebagai penguasa atas bumi, air, ruang angkasa, serta kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya berwenang untuk mengatur dalam rangka mencapai sebesar- besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
Pentingnya tanah bagi kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia, dalam hal ini negara mempunyai hak penguasaan atas tanah Indonesia. Berdasarkan aturan tersebut negara berwenang untuk mengatur tentang hak-hak atas tanah dan melayani rakyat di bidang pertanahan. Namun masih terdapat penyelesaian sengketa pertanahan yang jauh dari rasa keadilan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan pengadilan pertanahan di Indonesia.
Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang, subyek penelitiannya yaitu Hakim Pengadilan Negeri Semarang, dan Kepala Arsip Pengadilan Negeri Semarang, obyek penelitiannya adalah melihat urgensi pembentukan pengadilan pertanahan di Indonesia (studi di Pengadilan Negeri Semarang). Metode pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder, sedangkan metode analisis data dilakukan secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan pengadilan negeri
dalam menyelesaikan sengketa pertanahan kurang cukup efektif dan efisien, hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pengetahuan hakim terhadap prinsip-prinsip penyelesaian sengketa pertanahan, dan tumpang tindihnya suatu putusan hakim, sehingga mencederai rasa keadilan bagi pihak-pihak yang mencari keadilan.
Hakim sebagai corong Undang-Undang dibutuhkan pengetahuan yang komprehensif terhadap Hukum Tanah Nasional, sehingga dibutuhkan pendidikan dan pelatihan untuk hakim terkait pengadilan khusus pertanahan. Serta perlu memasukkan kebijakan tentang pengadilan khusus pertanahan beserta dengan hukum acara materill, dengan pembuktian kebenaran materill dalam RUU Pertanahan yang akan disahkan Pemerintah.
Kata Kunci : Sengketa Pertanahan, Pengadilan Khusus Pertanahan

Actions (login required)

View Item