HASRI, TRIANI FATIKA and Sonhaji, Sonhaji and Suhartoyo, Suhartoyo (2019) PERAN DEWAN PENGUPAHAN KOTA SEMARANG DALAM RANGKA PERLINDUNGAN (UPAH) PEKERJA/BURUH. _037 HAN 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 37 Triani Fatika Hasri-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (418kB)
	Text 37 Triani Fatika Hasri-abstrak.pdf Download (9kB)
	Text 37 Triani Fatika Hasri-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (89kB)
	Text 37 Triani Fatika Hasri-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (146kB)
	Text 37 Triani Fatika Hasri-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (50kB)
	Text 37 Triani Fatika Hasri-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (143kB)
	Text 37 Triani Fatika Hasri-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (9kB)
	Text 37 Triani Fatika Hasri-dapus.pdf Download (19kB)

Abstract

Dalam kehidupan manusia selalu berusaha untuk memenuhi segala
kebutuhannya, baik kebutuhan sendiri maupun kebutuhan
keluarganya. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Hal tersebut tergantung pada kemampuan atau daya beli masing-masing individu. Daya beli tergantung pula pada penghasilan (upah) yang diperolehnya dalam waktu tertentu setelah ia bekerja. Untuk memberikan perlindungan pekerja/buruh terhadap pengupahan, maka pemerintah membentuk Dewan
Pengupahan (Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang merupakan lembaga non struktural yang bersifat tripartit. Dengan penetapan Upah Minimum oleh Dewan Pengupahan, diharapkan upah yang diterima oleh pekerja/buruh, sebagai sumber penghasilan dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan
keluarganya. Serta dapat tercapai pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja/buruh. Secara psikologis upah yang diterima dapat menciptakan kepuasan bagi pekerja/buruh.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran Dewan Pengupahan Kota Semarang dalam penetapan Upah Minimum di Kota Semarang kepada Gubernur dalam penetapan Upah Minimum dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam proses penelitian, peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.
Pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan cara study kepustakaan dan study lapangan. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian peran dewan pengupahan dalam penetapan upah minimum kota adalah, Dewan Pengupahan Kota Semarang merupakan lembaga daerah non struktural dalam artian kedudukan lembaga ini tidak berada di bawah struktur organisasi pemerintah Prov. Jawa Tengah, dalam hal ini Gubernur. Dalam rangka perlindungan (upah) pekerja/buruh dewan pengupahan Kota semarang juga telah mampu memberikan alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan oleh Walikota meskipun terdapat beberapa faktor penghambat di antaranya perbedaan kepentingan, dan perbedaan persepsi antara pihak pengusaha dan pekerja dalam
pelaksanaan peran tersebut. Akan tetapi rekomendasi dari Dewan Pengupahan tidak memiliki kekuatan yang mengikat yang menjadi dasar penetapan Upah Minimum. Dewan Pengupahan juga tidak memiliki kewenangan koordinasi dengan Dewan Pengupahan di tingkat yang berbeda.
Kata Kunci : Dewan Pengupahan, Perlindungan (upah) pekerja/buruh, Kota Semarang

Actions (login required)

View Item