KHOZAAIN, MONIKA SEPTIA and Cahyaningtyas, Irma and Baskoro, Bambang Dwi (2019) Analisis Yuridis Pencabutan Penghentian Penyidikan Perkara Tanpa Melalui Proses Praperadilan (Studi Pencabutan Penghentian Penyidikan Nomor : B/193.a/XII/2017/Reskrim Di Kepolisian Resort Sleman). _015 Acara 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 15 PDF Septia Khozain-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 15 PDF Septia Khozain-abstrak.pdf Download (169kB)
	Text 15 PDF Septia Khozain-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (137kB)
	Text 15 PDF Septia Khozain-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (319kB)
	Text 15 PDF Septia Khozain-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (170kB)
	Text 15 PDF Septia Khozain-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (235kB)
	Text 15 PDF Septia Khozain-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (118kB)
	Text 15 PDF Septia Khozain-dapus.pdf Download (150kB)
	Text 15 PDF Septia Khozain-lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (159kB)

Abstract

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia yaitu hukum pidana formal yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan. Pasal 82 ayat (3) KUHAP mengatur bahwa suatu perkara yang telah diterbitkan SP3, perkara tersebut masih dapat dibuka dan dilakukan penyidikan kembali apabila terdapat putusan praperadilan yang menyatakan bahwa penghentian penyidikan tersebut tidak sah. Namun berbeda halnya dengan penerbitan Surat Penghentian Penyidikan Perkara Nomor : B/193.a/XII/2017/Reskrim yang kemudian dicabut tanpa melalui proses praperadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian tindakan pencabutan Surat Penghentian Penyidikan Perkara Nomor : B/193.a/XII/2017/Reskrim tanpa melalui proses praperadilan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hukum penyidik Polres Sleman dalam melakukan pencabutan Surat Penghentian Penyidikan Perkara Nomor : B/193.a/XII/2017/Reskrim. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menggunakan data kualitatif melalui metode pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pencabutan Surat Penghentian Penyidikan Nomor: B/193.a/XII/2017/Reskrim yang dikeluarkan oleh penyidik Kepolisian Resort Sleman tanpa melalui proses praperadilan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada yakni ketentuan Pasal 77 huruf ajo Pasal 82 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 76 ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Pertimbangan hukum dikeluarkannya pencabutan penghentian penyidikan tersebut tanpa melalui proses praperadilan ialah karena ditemukannya bukti baru dan juga didasarkan pada ketentuan Pasal 76 ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
Kata kunci : Pencabutan Surat Penghentian Penyidikan Perkara, Proses Praperadilan, Pertimbangan Hukum

Actions (login required)

View Item