GAYAPUTRI, AZELIA and Widanarti, Herni and Mas'ut, Mas'ut (2019) IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/ PUUVIII/2010 TERHADAP ANAK LUAR KAWIN DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI SEMARANG DAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG. _009 PDT 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text azelia gaya 009 - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (233kB)
	Text azelia gaya 009 - abstrak.pdf Download (64kB)
	Text azelia gaya 009 - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (166kB)
	Text azelia gaya 009 - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (204kB)
	Text azelia gaya 009 - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (124kB)
	Text azelia gaya 009 - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (228kB)
	Text azelia gaya 009 - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (67kB)
	Text azelia gaya 009 - dapus.pdf Download (74kB)

Abstract

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah menurut pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut sebagai anak tidak sah atau Anak Luar Kawin. Konsekuensi dari perkawinan tersebut kepada Anak Luar Kawin membawa akibat hukum terhadap hubungan keperdataan dan perlindungan anak. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/2010 Anak Luar Kawin telah dirugikan hak-hak
konstitusionalnya sebagai warga negara. Dengan adanya putusan ini maka Anak Luar Kawin memperoleh persamaan derajat dengan anak sah pada umumnya. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini mengenai perlindungan Anak Luar Kawin sebelum dikeluarkannya putusan tersebut serta bagaimana implementasinya di wilayah Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Agama
Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif komparatif. Pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen dan kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan Anak Luar Kawin
sebelum putusan ini hanya sebatas mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi ini belum dapat diterapkan di wilayah Pengadilan Negeri Semarang karena bertentangan dengan hukum positif yang dianut oleh hakim dan nilai yang ada di dalam masyarakat, tetapi dapat diterapkan di wilayah Pengadilan Agama Semarang, selama perkawinan tersebut
sah menurut Hukum Islam. Perlu adanya sosialisasi hukum perkawinan agar tidak merugikan kepentingan anak di masa depan.
Kata Kunci : Anak Luar Kawin, Perkawinan dan Putusan Mahkamah
Konstitusi

Actions (login required)

View Item