CAHYANTO, WAHYU INDRA and Yunanto, Yunanto and Widanarti, Herni (2019) PERAN BALAI HARTA PENINGGALAN SELAKU WALI PENGAWAS DALAM PERWALIAN (STUDI DI BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA). _031 PDT 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text WAHYU INDRA 031-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (269kB)
	Text WAHYU INDRA 031-abstrak.pdf Download (61kB)
	Text WAHYU INDRA 031-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (127kB)
	Text WAHYU INDRA 031-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (210kB)
	Text WAHYU INDRA 031-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (146kB)
	Text WAHYU INDRA 031-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (315kB)
	Text WAHYU INDRA 031-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (64kB)
	Text WAHYU INDRA 031-dapus.pdf Download (111kB)

Abstract

Perwalian (voogdij) adalah pengawasan terhadap anak-anak yang belum dewasa atau di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana di atur oleh Undang-Undang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis terkait dengan peran Balai Harta Peninggalan selaku wali pengawas dalam proses pengurusan Perwalian dan untuk mengetahui penyelesaian terhadap hambatan-hambatan yang dialami oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya.
Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris, yakni bahan atau data hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan survei lapangan dengan cara wawancara langsung kepada Balai Harta Peninggalan Surabaya, yang dijadikan sebagai tempat penelitian. Data-data yang diperoleh melalui data primer yang diperoleh melalui informan dan narasumber secara langsung melalui penelitian lapangan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peran balai harta peninggalan sebagai wali pengawas dalam proses pengurusan perwalian adalah mengamati apakah wali melaksanakan kewajibannya dengan baik atau tidak dan seberapa perlu memberikan nasehat-nasehat kepada wali untuk melakukan kewajiban dengan sebaik-baiknya, mewakili kepentingan anak belum dewasa apabila bertentangan dengan wali dan meminta kepada wali untuk memberikan perhitungan tanggungjawab secara ringkas mengenai anak dan harta kekayaan anak. Adapun hambatan-hambatan yang dialami balai harta peninggalan dalam proses pengurusan perwalian terhadap anak yang belum dewasa
adalah kurangnya koordinasi antara balai harta peninggalan dengan instansi lain, di antaranya pengadilan negeri, kantor catatan sipil dan Notaris; ketidakpastian Peraturan tentang Perwalian; lemahnya Sanksi Hukum dalam Peraturan Perwalian.Upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Balai Harta Peninggalan yaitu dengan cara sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan tugas dan fungsi balai harta peninggalan dalam perwalian dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Balai Harta Peninggalan menjadi Undang-Undang Nasional.
Kata kunci : Perwalian, Wali Pengawas, Balai Harta Peninggalan

Actions (login required)

View Item