KURNIA, MUHAMMAD NUR and Trihastuti, Nanik and Susetyorini, Peni (2018) TANGGUNG JAWAB KAPAL MV SUNRISE GLORY YANG BERSTATUS STATELESS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DI WILAYAH TERITORIAL INDONESIA. _068 HI 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MUHAMMAD NUR KURNIA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (147kB)
	Text MUHAMMAD NUR KURNIA_ABSTRAK.pdf Download (62kB)
	Text MUHAMMAD NUR KURNIA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (214kB)
	Text MUHAMMAD NUR KURNIA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (272kB)
	Text MUHAMMAD NUR KURNIA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (74kB)
	Text MUHAMMAD NUR KURNIA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (284kB)
	Text MUHAMMAD NUR KURNIA_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (65kB)
	Text MUHAMMAD NUR KURNIA_DAFPUS.pdf Download (105kB)

Abstract

Laut sebagai wilayah teritorial suatu negara merupakan daerah yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya negara pantai. Penerapan hukum laut Indonesia mengacu pada UNCLOS 1982 karena sudah diratifikasi pada Desember 1985. Penggunaan laut jelas tidak lepas dari kejahatan transnasional salah satunya penyelundupan narkotika dan kapal asing yang melintasi wilayah suatu negara dengan itikad tidak baik yang mengganggu kedaulatan dan keamanan negara, bila dikaitkan dengan kasus penangkapan Kapal MV Sunrise Glory di perairan selat Philips, perbatasan antara Batam dan Singapura, ditemukan barang bukti yang diamankan berupa narkotika jenis sabu, seberat 1 ton lebih, serta menggunakan dokumen palsu, dan awak kapal yang tidak memiliki sertifikat kecakapan sesuai keahliannya, dan merupakan kapal Stateless.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai penegakan hukum terhadap kapal Stateless sesuai dengan UNCLOS 1982 dan tanggung jawab kapal Stateless yang melanggar wilayat laut territorial Indonesia dan melakukan tindak pidana penyelundupan narkotika.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penulis menggunakan bahan hukum data sekunder sebagai bahan utama yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder dengan metode analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum terhadap kapal Stateless sudah sejalan dengan UNCLOS 1982 karena status kapal maupun pemeriksaan kapalnya sudah diatur dalam Pasal 91 dan 92 UNCLOS 1982 serta pemeriksaan kapal oleh penjaga pantai sudah sesuai aturan Pasal 110 UNCLOS 1982 hanya saja ada yang perlu disesuaikan dan diatur lebih lengkap dalam penegakan hukum mengenai hak lintas damai serta hak lintas alur laut kepulauan di wilayah laut Indonesia dalam peraturan nasionalnya dan tanggung jawab kapal Stateless yang merupakan tindak pidana khusus, sanksi dan penindakannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, untuk kejahatan penyelundupan narkotika pertanggungjawaban pidananya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Kata Kunci : Tanggung Jawab, Kapal Stateless, Tindak Pidana Narkotika, Laut Territorial Indonesia, Kapal MV Sunrise Glory

Actions (login required)

View Item