LUGASTI, GAGAS SEKAR and Widanarti, Herni and Aminah, Aminah (2019) DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGELUARKAN DISPENSASI IZIN PERKAWINAN ( Studi Penetapan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor : 529/Pdt.P/2013/PN.TMG ). _022 PDT 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Gagas Sekar 022 - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (272kB)
	Text Gagas Sekar 022 - abstrak.pdf Download (128kB)
	Text Gagas Sekar 022 - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (283kB)
	Text Gagas Sekar 022 - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (228kB)
	Text Gagas Sekar 022 - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (189kB)
	Text Gagas Sekar 022 - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (247kB)
	Text Gagas Sekar 022 - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (163kB)
	Text Gagas Sekar 022 - dapus.pdf Download (135kB)

Abstract

Dalam pelaksanaan perkawinan, pasangan suami istri harus memenuhi salah satu persyaratan perkawinan yaitu batas minimum usia kawin yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Namun, apabila perlu diadakannya perkawinan pada mereka yang usianya belum mencapai batas usia
yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang memperbolehkan adanya penyimpangan terhadap pasal tersebut yaitu pada Pasal 7 ayat (2) Undang–Undang Perkawinan yang mengatur dalam hal terdapat penyimpangan pada ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua laki-laki maupun pihak perempuan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana
pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi perkawinan khususnya di Pengadilan Negeri serta untuk mengetahui apa implikasi dari adanya penetapan yang diberikan Hakim terhadap perkawinan tersebut.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data dalam penulisan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Dalam hal mendesak perlu diadakannya perkawinan di bawah umur, seperti pada permohonan Nomor: 529/Pdt.P/2013/PN.TMG, karena pemohon beragama selain Islam, maka permohonan diajukan di Pengadilan Negeri. Dalam mengeluarkan penetapan, yang menjadi dasar pertimbangan Hakim ialah hal-hal yang dimohonkan serta alasan-alasan mengapa permohonan diajukan. Sepanjang alasan-alasan dianggap patut serta syarat-syarat perkawinan tidak ada yang
dilanggar, maka permohonan dapat dikabulkan. Yang menjadi dasar hukum utamanya ialah Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari adanya penetapan yang diberikan oleh Hakim, maka perkawinan dapat dilakukan pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena pemohon beragama selain Islam dengan menyertakan surat penetapan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Negeri. Pencatatan ini diperlukan guna
mendapatkan bukti nikah yaitu keluarnya Akta Nikah agar perkawinan memiliki kekuatan hukum. Pencatatan perkawinan juga merupakan upaya perlindungan terhadap perempuan yaitu istri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak pewarisan serta status anak nantinya akan menjadi anak sah
yang tidak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya namun juga dengan ayah kandungnya.
Kata Kunci : Dispensasi Perkawinan, Pencatatan Perkawinan, Usia Kawin

Actions (login required)

View Item