RIVALDY, FAIZ RIZKI and Adhim, Nur and Ardani, Mira Novana (2019) PROBLEMATIKA INVENTARISASI DATA YURIDIS PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) BERDASARKAN KLUSTER DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKALONGAN. _002 PDT 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text faiz rizki R 002-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (359kB)
	Text faiz rizki R 002-abstrak.pdf Download (6kB)
	Text faiz rizki R 002-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (132kB)
	Text faiz rizki R 002-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (222kB)
	Text faiz rizki R 002-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (127kB)
	Text faiz rizki R 002-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (190kB)
	Text faiz rizki R 002-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (67kB)
	Text faiz rizki R 002-dapus.pdf Download (94kB)
	Text faiz rizki R 002-lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (202kB)

Abstract

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Studi ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan dan klasifikasi kluster dalam PTSL di Kantor Pertanahan Kota Pekalongan, mengetahui faktor-faktor yang menjadi problematika, dan solusi mengatasi problematika.
Penelitian adalah penelitian hukum Yuridis Empiris. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan melalui hasil wawancara didukung dengan kepustakaan. Objek di dalam penelitian ini adalah Kelurahan Jenggot. Analisis dilakukan menggunakan metode kualitatif. Target
program PTSL 2018 Kota Pekalongan Tahun 2018 adalah 6000 bidang tanah. Kelurahan Jenggot memiliki jumlah potensi terbesar dengan jumlah 2409 bidang tanah yang dikelompokkan menjadi 4 kluster.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan PTSL di Kantor
Pertanahan Kota Pekalongan Tahun 2018 sudah berjalan dengan baik meski masih dijumpai kendala. Dalam mengatasi problematika kurangnya SDM dapat dilakukan dengan memberikan kewenangan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan bantuan tenaga ukur dari Kantor Pertanahan Kota lain, kurangnya partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan musyawarah yang baik, persoalan PPh dan
BPHTB dapat dilakukan dengan zero tax dan membuat kebijakan sistem satu atap. Persoalan pembuktian hak dibuktikan dengan pemohon telah melakukan itikad baik dalam memenuhi syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan.
Kata Kunci : Pendaftaran Tanah, Inventarisasi Data Yuridis, PTSL, Kluster

Actions (login required)

View Item