ERIKAWAT, OVIN and Susetyorini, Peni and Roisah, Kholis (2018) KAJIAN YURIDIS TENTANG PENYALAHGUNAAN PREMISE MENURUT KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS KEDUTAAN BESAR KOREA UTARA DI MALAYSIA YANG DIGUNAKAN SEBAGAI TEMPAT PERSEMBUNYIAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN). _048 HI 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text OVIN ERIKAWATI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (264kB)
	Text OVIN ERIKAWATI_ABSTRAK.pdf Download (60kB)
	Text OVIN ERIKAWATI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (143kB)
	Text OVIN ERIKAWATI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (388kB)
	Text OVIN ERIKAWATI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (116kB)
	Text OVIN ERIKAWATI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (264kB)
	Text OVIN ERIKAWATI_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (160kB)
	Text OVIN ERIKAWATI_DAFPUS.pdf Download (143kB)

Abstract

Konvensi Wina 1961 mengatur mengenai inviolable pada premise, inviolable ini membuat negara penerima dilarang memasuki bahkan menerobos premise tanpa seizin pejabat diplomatik yang berwenang. Namun Konvensi Wina 1961 membatasi bahwa pemanfaatan premise hanya diperuntukan untuk kepentingan yang selaras dengan misi pejabat diplomatik.
Penelitian ini membahas mengenai bagaimana penggunaan premise sebagai tempat persembunyian pelaku tindak pidana dalam perspektif hukum internasional dan bagaimana penerapan yurisdiksi Malaysia terhadap tersangka kasus pembunuhan Jong Nam yang menyalahgunakan gedung diplomatik.
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan premise Korea Utara sebagai tempat persembunyian pelaku tindak pidana merupakan bentuk penyalahgunaan premise karena bertentangan dengan misi diplomatik. Penyalahgunaan tersebut telah melanggar ketentuan Konvensi Wina 1961 dan Hukum Internasional. Penerapan yurisdiksi Malaysia yang paling utama bagi pelaku penyalahgunaan premise oleh warga sipil adalah berdasarkan Locus Delicti dan prinsip yurisdiksi territorial, selain itu pihak Korea Utara dimungkinkan menerapkan yurisdiksi nasional pasifnya pada pelaku tersebut. Namun penerapan yurisdiksi terhadap warga sipil tidak dapat diterapkan pada pejabat diplomatik, yang dapat dilakukan hanya berupa pernyataan persona non grata, recall, atau immunity waiver.
Kata kunci: Hukum Internasional, Penyalahgunaan, Premise

Actions (login required)

View Item