RACHMAWATI, ARINTA and Njatrijani, Rinitami and Suradi, Suradi (2018) “PERLINDUNGAN HUKUM PELANGGAN PRABAYAR XL AXIATA TERHADAP KEBIJAKAN MENKOMINFO TERKAIT REGISTRASI ULANG NOMER HANDPHONE DI SEMARANG”. _DG 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Arinta_Rachmawati - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Arinta_Rachmawati - abstrak.pdf Download (181kB)
	Text Arinta_Rachmawati - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (459kB)
	Text Arinta_Rachmawati - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (645kB)
	Text Arinta_Rachmawati - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (331kB)
	Text Arinta_Rachmawati - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (510kB)
	Text Arinta_Rachmawati - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (411kB)
	Text Arinta_Rachmawati - dapus.pdf Download (330kB)

Abstract

Teknologi Informasi mengikuti perkembangan zaman ke arah masyarakat milenial. Pengertian Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk, mendapatkan, menyusun, menyimpan, mengolah data dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Handphone tidak dapat terlepas dari kartu yang dinamakan SIM (Subscriber Identification Module) Card. Sekarang ini konsumen pengguna paling banyak adalah pengguna kartu prabayar, karena kartu prabayar mempunyai beberapa kelebihan bila dibandingkan dengan kartu pascabayar. Demi peningkatan perlindungan hak pelanggan jasa Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan memberlakukan registrasi nomor pelanggan yang divalidasi dengan Nomor Induk Kependudukan. Penetapan ini diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas
Peraturan Menkominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.
Penelitian ini bertujuan untuk Permasalahan dari penelitian ini bentuk Perlindungan Hukum terhadap pelanggan prabayar XL Axiata di Semarang terkait kebijakan registrasi nomer handphone prabayar dan mengetahui dampak dari kebijakan Menkominfo terkait registrasi ulang nomer handphone yang telah terblokir
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan, serta metode analisis kualitatif sebagai metode dalam menganalisis data.
Kebijakan registrasi ulang nomor handphone ini memiliki maksud dan tujuan dimana pemerintah memiliki fungsi mengontrol jalannya telekomunikasi di Indonesia. Dalam mengawasi jalannya Telekomunikasi di Indonesia Menkominfo mendapat dukungan dari BRTI dan MASTEL. Jika pelanggan prabayar tidak melakukan registrasi pada waktu yang ditentukan maka layanan panggilan dan
pesan singkat keluar, untuk pelanggan dapat diblokir. Pemblokiran sepihak dapat dilakukan oleh pemerintah dalam kebijakan. Dalam hal ini pihak penyelenggara jasa telekomunikasi bekerjasama dengan Dukcapil atau Dinas Catatan Sipil akan melakukan serangkaian cara untuk mendukung kebijakan ini. Pengaktifan kembali nomor handphone bisa dilakukan dengan cara mendatangi XL Axiata untuk mengajukan permohonan untuk pengaktifan nomor terblokir itu sendiri tanpa diwakilkan dengan membawa KTP dan KK yang akan diregistrasikan atau untuk mencocokkan data sesuai yang terdaftar di Dukcapil. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dalam hal ini XL Axiata dengan Diskominfo Provinsi Jawa Tengah bekerjasama untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pelanggan
prabayar yang nomornya sudah teregistrasi.
Kata kunci : Pelanggan Prabayar XL, Kebijakan Menkominfo, Registrasi Ulang Nomor Handphone

Actions (login required)

View Item