Search for collections on Undip Repository

ANALISIS YURIDIS TEKNIK PEMBELIAN TERSELUBUNG DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI KASUS DI POLDA JAWA TENGAH). _PDN 2018

PAMBUDI, RILO DJAYA and Soponyono, Eko and Rochaeti, Nur (2018) ANALISIS YURIDIS TEKNIK PEMBELIAN TERSELUBUNG DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI KASUS DI POLDA JAWA TENGAH). _PDN 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

[thumbnail of Rilo D.P. - cover.pdf] Text
Rilo D.P. - cover.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (648kB)
[thumbnail of Rilo D.P. - abstrak.pdf] Text
Rilo D.P. - abstrak.pdf

Download (171kB)
[thumbnail of Rilo D.P. - bab 1.pdf] Text
Rilo D.P. - bab 1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (312kB)
[thumbnail of Rilo D.P. - bab 2.pdf] Text
Rilo D.P. - bab 2.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (763kB)
[thumbnail of Rilo D.P. - bab 3.pdf] Text
Rilo D.P. - bab 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (302kB)
[thumbnail of Rilo D.P. - bab 4.pdf] Text
Rilo D.P. - bab 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (553kB)
[thumbnail of Rilo D.P. - bab 5.pdf] Text
Rilo D.P. - bab 5.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (290kB)
[thumbnail of Rilo D.P. - dapus.pdf] Text
Rilo D.P. - dapus.pdf

Download (379kB)

Abstract

Penyalahgunaan narkotika tidak lagi merupakan kejahatan tanpa korban (victimless crime), melainkan sudah merupakan kejahatan yang banyak memakan korban dan bencana berkepanjangan untuk seluruh umat manusia di dunia. Dalam tindak pidana narkotika tersebut, harus dilakukan pengawasan dan pengendalian untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana narkotika yaitu salah satunya Kepolisian Republik Indonesia. Salah satu kewenangan penyidikan yang diberikan kepada Kepolisian RI adalah melakukan teknik pembelian terselubung (under cover buy) yang telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Dalam penulisan hukum kali ini, akan membahas mengenai kebijakan formulasi tentang tindak pidana narkotika di Indonesia, kemudian membahas mengenai kajian yuridis teknik pembelian terselubung dalam tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Polda Jawa Tengah.
Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Data yang didapat bersifat primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, dan bersifat sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data tersebut kemudian diolah secara kualitatif.
Hasil penelitian mengenai kebijakan formulasi tentang tindak pidana narkotika di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta ketentuan peraturan hukum positif lainnya yang telah yang mengatur masalah narkotika. Analisis yuridis mengenai teknik pembelian terselubung (under cover buy) berdasarkan Undang-Undang Narkotika pada salah satu contoh kasus di Polda Jawa Tengah, pihak penyidik telah menerapkan teknik pembelian terselubung dalam proses penangkapan Rois Atanto (tersangka), namun dalam pelaksanaannya penggunaan Informan masih dilibatkan dalam
proses penangkapan yang dimana tahap tersebut sudah termasuk dalam tahap penyelidikan. Penggunaan Informan dilakukan apabila telah mendapat izin dari atasan untuk keamanan Informan di kemudian hari.
Kata Kunci : Teknik Pembelian Terselubung (under cover buy), Tindak Pidana Narkotika

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Teknik Pembelian Terselubung (under cover buy), Tindak Pidana Narkotika
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Perpus FH
Date Deposited: 18 May 2026 02:01
Last Modified: 18 May 2026 02:01
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/50945

Actions (login required)

View Item View Item