RIVAI, ALDI and Saraswati, Retno and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya (2018) IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XIII/2015 TENTANG SYARAT PENCALONAN KEPALA DESA. _HTN 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ALDI RIVAI - cover.pdf Download (552kB)
	Text ALDI RIVAI - abstrak.pdf Download (167kB)
	Text ALDI RIVAI - bab 1.pdf Download (419kB)
	Text ALDI RIVAI - bab 2.pdf Download (462kB)
	Text ALDI RIVAI - bab 3.pdf Download (302kB)
	Text ALDI RIVAI - bab 4.pdf Download (682kB)
	Text ALDI RIVAI - bab 5.pdf Download (288kB)
	Text ALDI RIVAI - dapus.pdf Download (293kB)
	Text ALDI RIVAI - lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (613kB)
	Text ALDI RIVAI - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (552kB)
	Text ALDI RIVAI - abstrak.pdf Download (167kB)
	Text ALDI RIVAI - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (419kB)
	Text ALDI RIVAI - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (462kB)
	Text ALDI RIVAI - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (302kB)
	Text ALDI RIVAI - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (682kB)
	Text ALDI RIVAI - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (288kB)

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 128/PUU-XIII/2015 terkait dengan pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI). Melalui putusan tersebut, persyaratan pencalonan Kepala Desa yang sebelumnya membatasi para Calon Kepala Desa sekurang-kurang nya berdomisili
selama 1 (satu) tahun di desa tempat ia mencalonkan dirinya dan berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Umum.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang alasan Pemohon dan Menganalisis argumentasi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 serta implementasi terhadap pelaksanaan pencalonan Kepala Desa di Indonesia.
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan
spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menguraikan untuk menggambarkan permasalahan yang ada. Data yang digunakan di dalam menyusun penulisan hukum ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Metode analisis yang dilakukan adalah analisis data kualitatif.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa alasan Pemohon mengajukan
permohonan uji materiil dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015 karena tidak terpenuhinya hak warga negara dalam hal ini para Calon Kepala Desa yang berimigrasi untuk mengembangkan dirinya dan terhalang syarat domisili pada saat kembali ke desanya untuk berkontribusi sebagai Kepala Desa. Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa untuk mencalonkan Kepala Desa, tidaklah harus dibatasi syarat domisili. Syarat tersebut dianggap diskriminatif karena telah menutup kesempatan para pemohon berkontribusi menjadi kepala desa. Implementasi putusan ini terwujud dengan tidak berlakunya lagi pasal 33 huruf g dan pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sebagai penyesuaian peraturan teknis di bawah Undang-Undang atas berlakunya Putusan
Mahkamah Konstitusi diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 sebagai acuan bagi para pembuat aturan di setiap daerah untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015/, sedangkan terkait pasal 50 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai syarat pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum bagi Calon Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak dikabulkan Mahkamah
Konstitusi karena para Pemohon tidak menguraikan argumentasinya di dalam posita permohonan.
Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Syarat Pencalonan Kepala Desa, Implementasi Putusan

Actions (login required)

View Item