WIGUNANTO, IVAN SATRIO and Hardiwinoto, Soekotjo and Susetyorini, Peni (2018) TINJAUAN YURIDIS SEWA MENYEWA WILAYAH HONG KONG OLEH TIONGKOK DAN INGGRIS BERDASARKAN PERJANJIAN NANKING 1842 DAN KONVENSI PEKING 1898. _028 HI 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text IVAN SATRIO WIGUNANTO_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (367kB)
	Text IVAN SATRIO WIGUNANTO_ABSTRAK.pdf Download (104kB)
	Text IVAN SATRIO WIGUNANTO_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (132kB)
	Text IVAN SATRIO WIGUNANTO_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (276kB)
	Text IVAN SATRIO WIGUNANTO_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (113kB)
	Text IVAN SATRIO WIGUNANTO_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (310kB)
	Text IVAN SATRIO WIGUNANTO_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (107kB)
	Text IVAN SATRIO WIGUNANTO_DAFPUS.pdf Download (233kB)

Abstract

Kekalahan Tiongkok atas Inggris menyebabkan Tiongkok harus menyerahkan kedaulatan wilayah Hong Kong secara cesi kepada Inggris. Perjanjian Nanking hanyalah awal dari sejarah penguasaan Inggris atas Hong Kong, sebab beberapa peristiwa yang kemudian melahirkan Perjanjian Tientsin, Konvensi Peking Pertama tahun 1860 dan Konvensi Peking Kedua tahun 1898 yang pada akhirnya menggiring Hong Kong menjadi “wilayah sewaan” Inggris selama 99 tahun. Permasalahan yang diteliti dalam penulisan hukum ini berkaitan dengan hak dan kewajiban pokok bagi kedua negara atas perjanjian yang disepakati itu, serta mengenai implikasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya perjanjian-perjanjian tersebut.
Dalam menyusun penelitian ini, metode yang digunakan yaitu yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif ini menggunakan data sekunder sebagai data utama yang diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data yang dilakukan bersifat deskriptif analitis dengan metode kualitatif. Data kepustakaan yang diolah berupa Perjanjian Nanking 1842 dan Konvensi Peking 1898 sebagai perjanjian pokok, dan didukung oleh perjanjian-perjanjian lain yang terkait.
Kewajiban Tiongkok menyerahkan kedaulatan atas Hong Kong, wilayah Kowloon, dan menyewakan kawasan yang disebut New Territories kepada Inggris, serta pembukaan pelabuhan-pelabuhan Hong Kong bagi Inggris adalah hasil dari 4 perjanjian tidak adil Tiongkok-Inggris. Akhirnya hak-hak Tiongkok atas Hong Kong kembali dipulihkan setelah masa sewa Inggris berakhir, dan Hong Kong menyandang status sebagai Daerah Administratif Khusus di Tiongkok. Implikasi yang timbul atas perjanjian sewa menyewa wilayah Hong Kong diantaranya di bidang ekonomi, hukum, pendidikan, sistem pemerintahan, sosial dan budaya. Hong Kong menjadi pusat perdagangan dan keuangan dunia. Sistem hukum, pemerintahan, sosial, budaya dan pendidikan yang ada di Hong Kong juga tidak lepas dari hasil peninggalan Inggris.
Kata kunci : sewa menyewa wilayah Hong Kong, Perjanjian Nanking, Konvensi Peking

Actions (login required)

View Item