Siburian, Evi Novita and Sularto, RB. Sularto and Astuti, A.M. Endah Sri (2019) PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011. _059 PDN 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
|
Text
Evi Novita Siburian_059-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (343kB) |
|
|
Text
Evi Novita Siburian_abstrak.pdf Download (73kB) |
|
|
Text
Evi Novita Siburian_059-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (171kB) |
|
|
Text
Evi Novita Siburian_059-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (228kB) |
|
|
Text
Evi Novita Siburian_059-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (84kB) |
|
|
Text
Evi Novita Siburian_059-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (358kB) |
|
|
Text
Evi Novita Siburian_059-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (77kB) |
|
|
Text
Evi Novita Siburian_059-dapus.pdf Download (155kB) |
Abstract
Mendapatkan bantuan hukum merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang hak asasi tersebut merujuk pada syarat setiap orang untuk mendapatkan keadilan tanpa melihat perbedaan, berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang ingin dibahas adalah bagaimana kebijakan formulasi dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan bagaimana pelaksanaan serta hambatan pemberian bantuan hukum. Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah metode yuridis empiris. Data diperoleh dari lapangan dan studi kepustakaan yang dianalisis dengan analisis data kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa peraturan tentang bantuan hukum. Pengaturan tentang bantuan hukum kepada masyarakat miskin diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam pelaksanaan Bantuan Hukum terdapat hambatan dalam pemberian bantuan hukum dikarenakan
beberapa kendala yakni Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bantuan hukum masih mengandung kelemahan dan kekurangan-kekurangan seperti tidak menyebutkan secara jelas defenisi orang miskin, susahnya proses pencairan dana (reimbursement), dan rendahnya kesadaran hukum dalam
masyarakat.
Kata kunci : Pelaksanaan, Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pelaksanaan, Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin |
| Subjects: | Law |
| Divisions: | Faculty of Law > Department of Law |
| Depositing User: | Perpus FH |
| Date Deposited: | 05 May 2026 02:01 |
| Last Modified: | 05 May 2026 02:01 |
| URI: | https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/50340 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
