RAJAGUKGUK, SAMUEL BONA TUA and Rozah, Umi and Cahyaningtyas, Irma (2019) ANALISIS YURIDIS NORMATIF PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-XIV/2016 TENTANG UJI MATERI PENGUJIAN PASAL 263 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA. _040 PDN 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Samuel_B.T.R 040-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (223kB)
	Text Samuel_B.T.R 040-abstrak.pdf Download (88kB)
	Text Samuel_B.T.R 040-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (198kB)
	Text Samuel_B.T.R 040-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (517kB)
	Text Samuel_B.T.R 040-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (207kB)
	Text Samuel_B.T.R 040-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (650kB)
	Text Samuel_B.T.R 040-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (94kB)
	Text Samuel_B.T.R 040-dapus.pdf Download (150kB)

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 tentang Uji Materi Pengujian Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan penafsiran bersyarat Peninjauan Kembali hanya diberikan pada Terpidana dan Ahli Waris. Jaksa Agung menyatakan pihak Kejaksaan tetap mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 263 KUHAP. Terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung yang menerima permohonan Peninjauan Kembali oleh Jaksa/ Penuntut Umum. Dalam hukum positif yurisprudensi merupakan sumber hukum. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut
hanya menafsirkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Terdapat ketidakjelasan dalam Kewenangan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan Peninjauan Kembali di dalam Pasal 263 ayat (3) KUHAP. Penelitian hukum ini dilakukan dengan analisis yuridis normatif. Peninjauan Kembali oleh Jaksa/ Penuntut Umum masih dapat
dilakukan berdasarkan Pasal 263 ayat (3) KUHAP dan Yurisprudensi Mahkamah Agung di antaranya Putusan Mahkamah Agung Nomor 55 PK/Pid/1996 perkara Mucthar Pakpahan tertanggal 25 Oktober 1996, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 PK/Pid/2001 perkara Pidana Ram Gulumal al. V. Ram tertanggal 22 Mei 2001, Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 PK/Pid/2006 perkara Pidana Soetiyawati tertanggal 19 Juni 2006, Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 PK/Pid/2007 perkara Pollycarpus tertanggal 25 Januari 2008, dan Putusan
Mahkamah Agung Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 perkara Pidana Joko S. Tjandra tertanggal 11 Juni 2009, yang prinsipnya yurisprudensi tersebut menerima secara formil Peninjauan Kembali oleh Jaksa/ Penuntut Umum.
Kata kunci: Peninjauan Kembali, Jaksa, Yurisprudensi, Implikasi

Actions (login required)

View Item