WALIDIA, ZIANA and Soponyono, Eko and Astuti, A.M. Endah Sri (2019) PEMBAHARUAN KEBIJAKAN PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME YANG BERKEADILAN. _009 PDN 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ZIANA WALIDIA 009-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (243kB)
	Text ZIANA WALIDIA 009-abstrak.pdf Download (7kB)
	Text ZIANA WALIDIA 009-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (192kB)
	Text ZIANA WALIDIA 009-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (407kB)
	Text ZIANA WALIDIA 009-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (140kB)
	Text ZIANA WALIDIA 009-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (499kB)
	Text ZIANA WALIDIA 009-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (134kB)
	Text ZIANA WALIDIA 009-dapus.pdf Download (126kB)

Abstract

Seiring perkembangan zaman, berbagai motif dan cara yang dilakukan oleh para pelaku serangan terorisme semakin beragam. Mulai dari terorisme yang bermotifkan politik, kekuasaan, hingga agama. Terorisme dianggap sebagai suatu tindak pidana yang terorganisasi dan merupakan kejahatan lintas negara yang mengancam perdamaian dunia. Tingkat keseriusan yang luar biasa (the most serious crime) mendorong pemerintah sebagai interpretasi dari negara untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia rakyatnya yang menjadi korban dalam tindak pidana
terorisme. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia mereka yang merasakan dan mengalami kerugian dan penderitaan, baik fisik, materi maupun psikologis atas terjadinya tindak pidana terorisme adalah dengan memberikan ganti kerugian atas apa yang telah dialami oleh para korban, ganti kerugian tersebut diwujudkan dalam bentuk kompensasi.
Penelitian ini bertujuan untuk, pertama mengetahui dan mendeskripsikan apakah ketentuan tentang pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme telah berbasis nilai keadilan, kedua untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme saat ini, ketiga untuk mengetahui bagaimana pengaturan kompensasi menurut VOCA 2009 (victims of criminal assistance 2009) serta memberikan gagasan penulis dalampembaharuan kebijakan kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme yang
berkeadilan.
Metode pendekatan yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris, dengan data primer sebagai data utamanya. Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif. Sedangkan seluruh data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, pada akhirnya disusun atau disajikan dalam bentuk penulisan hukum.
Hasil penelitian menentukan bahwa kebijakan pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme dalam hukum positif Indonesia terdapat di beberapa peraturan perundang- undangan dan peraturan lainnya seperti UU No. 31 Tahun 2014
tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 5 Tahun 2018 tentang Terorisme, PP No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dan Peraturan LPSK No. 2 Tahun 2010 tentang SOP Pemberian dan Permohonan Kompensasi. Namun, dari sekian banyak ketentuan tersebut masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam kebijakan pelaksanaan pemberian kompensasi, dimana sebuah ketentuan yang seharusnya dapat menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan keadilan bagi korban, justru menimbulkan kebingungan dan dalam beberapa kasus membuat korban menjadi korban untuk kedua kalinya.
Kata Kunci : Terorisme, Kompensasi, VOCA, Keadilan

Actions (login required)

View Item