NA’IM, MUHAMMAD KHOIRUN and Juliani, Henny and Azhar, Muhamad (2018) ANALISIS YURIDIS IZIN USAHA PERTAMBANGAN PASCA PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL MELALUI KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN DALAM NEGERI. _032 HAN 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MUHAMMAD KHOIRUN NA’IM_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (295kB)
	Text MUHAMMAD KHOIRUN NA’IM_ABSTRAK.pdf Download (61kB)
	Text MUHAMMAD KHOIRUN NA’IM_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (164kB)
	Text MUHAMMAD KHOIRUN NA’IM_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (266kB)
	Text MUHAMMAD KHOIRUN NA’IM_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (161kB)
	Text MUHAMMAD KHOIRUN NA’IM_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (301kB)
	Text MUHAMMAD KHOIRUN NA’IM_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (109kB)
	Text MUHAMMAD KHOIRUN NA’IM_DAFPUS.pdf Download (93kB)

Abstract

Pengaturan pengusahaan pertambangan di Indonesia terus mengalami perkembangan. Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017, maka dikeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Dalam Negeri. Peraturan Menteri ini memuat aturan tentang peralihan Kontrak Karya ke Izin Usaha Pertambangan, serta kewajiban membuat smelter. Belum genap tiga bulan Peraturan Menteri ini direvisi menjadi Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2017, yang berisi memberikan kelonggaran kepada pemegang Kontrak Karya dalam pemenuhan persyaratan untuk pengalihan pengusahaan ke Izin Usaha Pertambangan. Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, Pertama, implikasi hukum terkait izin usaha pertambangan pasca diberlakukannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2017. Kedua, cara mengatasi kendala atau hambatan dalam mengimplementasikan pemberian Izin Usaha Pertambangan pasca diberlakukannya Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2017.
Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data primer di lapangan terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data sekunder. Kemudian dilakukan analisis data secara deskriptif analitis. Kesimpulan yang diambil dari metode ini adalah metode deduktif yaitu pola berpikir yang mendasarkan dari suatu fakta yang sifatnya umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
Hasil penelitian menunjukan bahwa, Pertama, implikasi hukum pasca pemberlakuan Permen 28 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri tersebut bahwa kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral mengikuti aturan terbaru, sedangkan aturan yang lama tidak berlaku lagi. Ketentuan perizinan yang diatur khusus terkait peningkatan nilai tambah melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri mengalami perubahan. Kedua, terdapat banyak kendala atau hambatan dalam mengimplementasikan pemberian Izin Usaha Pertambangan pasca diberlakukannya Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2017, di antaranya berupa adanya pengujian judicial review ke Mahkamah Agung sehingga menghambat pelaksanaan Permen No. 28 Tahun 2017. Para pemegang Kontrak Karya menggugat pemerintah ke Arbritase Internasional dikarenakan dianggap melanggar kontrak yang telah disepakati. Pemerintah memberikan IUPK OP Sementara kepada pemegang Kontrak Karya belum berakhir dikarenakan proses perubahan menjadi IUPK OP tetap masih belum berjalan dengan baik.
Kata Kunci : Hukum Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan, Pengolahan dan Pemurnian Mineral.

Actions (login required)

View Item