PRIAMBODO, PRIMAS RARAS and Juliani, Henny and Sa'adah, Nabitatus (2018) TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TERKAIT IZIN PENDIRIAN MINIMARKET. _030 HAN 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text PRIMAS RARAS PRIAMBODO_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (139kB)
	Text PRIMAS RARAS PRIAMBODO_ABSTRAK.pdf Download (65kB)
	Text PRIMAS RARAS PRIAMBODO_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (135kB)
	Text PRIMAS RARAS PRIAMBODO_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (177kB)
	Text PRIMAS RARAS PRIAMBODO_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (73kB)
	Text PRIMAS RARAS PRIAMBODO_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (169kB)
	Text PRIMAS RARAS PRIAMBODO_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (67kB)
	Text PRIMAS RARAS PRIAMBODO_DAFPUS.pdf Download (138kB)

Abstract

Perkembangan ritel modern saat ini sudah sangat pesat, tidak terkecuali waralaba minimarket. Perkembangan minimarket yang begitu pesat tersebut juga terjadi di daerah Kabupaten Pekalongan. Banyak orang memilih berbelanja di minimarket karena berbagai keuntungan yang didapatkan seperti harga barang yang lebih murah, akibatnya banyak pasar tradisional dan pedagang kecil yang terkena imbas dari perkembangan minimarket tersebut. Berdasarkan hal tersebut perlu ada kebijakan yang mengatur mengenai perizinan minimarket tersebut. Kebijakan mengenai pengawasan minimarket di Kabupaten Pekalongan didasarkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014. Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Pekalongan saat ini adalah dengan memberlakukan prosedur perizinan sebelum suatu minimarket bisa beroperasi, serta penutupan tempat usaha bagi minimarket yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dirasa perlu dilakukan karena masih ada minimarket yang tidak taat hukum. Terbukti selama tahun 2017 ada enam minimarket di Kabupaten Pekalongan yang ditutup karena masih belum memiliki izin yang diperlukan.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan Yuridis Empiris. Data penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis. Metode analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dan data yang sudah dianalisa akan disajikan dalam bentuk laporan hasil penelitian.
Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa masih ada minimarket di Kabupaten Pekalongan yang belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut antara lain terkait dengan jarak minimarket dengan pasar tradisional serta izin yang bermasalah atau kurang lengkap, khususnya Izin Usaha Toko Modern (IUTM). Hal tersebut membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan melakukan mekanisme pendaftaran izin usaha serta Pengawasan izin minimarket. Prosedur perizinan dilakukan untuk memastikan pihak pengelola minimarket telah memenuhi segala persyaratan yang diperlukan, mulai dari izin sampai jarak minimal dengan pasar tradisional sebelum membuka suatu usaha minimarket. Pengawasan dilakukan dengan cara memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin usaha, sampai pencabutan izin usaha bagi pihak pengelola minimarket yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kata Kunci : Perizinan, Minimarket, Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan

Actions (login required)

View Item